Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan membawa pada pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di mainstream ekonomi sendiri dapat diliat dari performa Gross Domestic Product atau (GDP) yang merupakan perhitungan pertumbuhan ekonomi dari segi pendekatan moneter.
Pendekatan konsep ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Sir William Petty. Petty sendiri merupakan seseorang yang ahli dibanyak bidang, tapi lebih terkenal sebagai ahli  Statistik dan Politik-ekonomi berkebangsaan Inggris. Dia merupakan bapak dari Ekonomi Statistik dan Akuntasi Nasional.
Dia mengembangkan teori nilai buruh yang dia jabarkan dalam bukunya Treatise of Taxes and Contribution ditahun 1662. Dibukunya tersebut, Petty menjelaskan survei yang komprehensif tentang struktur pembiayaan publik yang didasarkan pada inovasi pembiayaan yang efisien, efektif dan berkeadilan, dan cara meningkatkan pendapatan pajak.
Pemikiran Petty kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Charles Davenant yang juga berasal dari Inggris. Davenant sendiri adalah seorang ahli Mercantilist Economy yang melihat perdagangan internasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pemikiran Davenant ini banyak mempengaruhi tokoh ekonomi modern termasuk Paul Krugman, yang memenangkan Nobel Prize ditahun 2008 dibidang Ekonomi atas kontribusinya terhadap teori perdagangan internasional dan ekonomi geografi baru.
Tokoh lain yang banyak mengadopsi pemikiran Petty dan Davenant adalah Simon Kuznets yang dianggap mengembangkan konsep modern GDP yang waktu itu diperuntukkan untuk Kongres Amerika ditahun 1934. Simon Kuznets sendiri  adalah seorang ahli ekonomi dan statistik yang berasal dari Rusia dan mengenyam pendidikan di Columbia University, Amerika Serikat.
Kuznets banyak meneliti pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan metode kalkulasi besaran dan perubahan pada pendapatan ekonomi nasional yang kemudian dikenal dengan statistik ekonomi nasional. Namun Kuznets bukanlah satu-satunya pioner teori modern GDP, Â ada tokoh lain seperti Paul Studenski yang mengembangkan teori GDP lebih sempurna didalam bukunya The Income of Nations ditahun 1958.
Paul Studenski menekankan pengukuran ekonomi nasional yang harus disesuikan dengan konteks waktu dan sejarah berdasarkan pada pengukuran fiscal, kebutuhan pajak, perubahan teknologi dan perubahan struktur dari transisi ekonomi pertanian ke industri manufaktur.
Penggunaan Konsep GDP dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Konsep GDP sebenarnya baru popular setelah tahun 1990 di Amerika Serikat. Konsep yang banyak dipakai sebelum itu adalah Gross National Product yang banyak dibahas secara ekstensif di tahun 1930s-1940s dan pada saat yang sama perang dunia ke II sedang berlansung.
Kenapa pendekatan GDP baru popular setelah 1990, hal itu disebabkan karena untuk menghitung besaran GDP dibutuhkan data statistik yang dikumpulkan secara admistratif oleh negara. Proses pengumpulan data ini membutuhkan banyak biaya dan tentunya tenaga yang ahli dan terpercaya.
Disamping itu dibutuhkan teknologi yang mampu melakukan kalkulasi data dalam jumlah besar. Sedangkan teknologi komputerisasi yang dianggap modern baru diperkenalkan ketika Windows 3.0 diperkenalkan dan ketika virtual memory pertamakali ditemukan.
Pada saat itu teknologi komputer belum bisa mengolah data yang besar karena perangkat keras komputer jaman itu masih menggunakan prosessor 12 MHz sedangkan pada saat ini, sudah mencapai kemampuan 4.20 GHz atau sama dengan 4200 Mhz, Â 350 lebih cepat dibandingkan dengan 28 tahun yang lalu.
Sekarang konsep GDP menjadi bahasan yang wajib dan pasti ada diawal-awal bab ditextbook Ilmu Ekonomi, dan dikembangkan olehmainstream Ekonomi. Pada dasarnya komponen GDP diliat dari Konsumsi, Investasi, Belanja Pemerintah serta besaran Impor dan Ekspor.
Oleh mainstream economist, GDP menjadi tolak ukur kesejahtraan masyarakat dengan argumentasi bahwa GDP perorang merefleksikan rata-rata pendapatan dan pengeluaran seseorang, karena dalam hukum ekonomi mainstream, pendapatan yang tinggi akan di ikuti dengan pengeluaran yang tinggi pula. Jadi indikator utama yang dipake disini adalah harga.
Pendekatan GDP adalah pendekatan yang abstrak dan tidak reflektif pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan yang terkesan sangat simpel ini mengabaikan banyak faktor, seperti: nilai, lingkungan, kondisi emosional dan psikologi oleh masyarakat.
Sehingga pendekatan ini tidak reflektif digunakan untuk melihat kondisi kesejahtraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan besaran GDP sering tidak sejalan dengan keadilan ekonomi seperti tingginya kesenjangan, sehingga indikator harga tidak bisa digunakan untuk menjelaskan kesejahtraan masyarakat.
Sama saja ketika pemerintah mengembangkan sistem deteksi ketersediaan barang dan jasa berdasarkan komponen harga. Maka ketika terjadi  reaksi perubahan harga di pasar, secara impulsive, kemudian disimpulkan ada kelangkaan barang dan jasa, sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah bagaimana cara men-supply (impor) barang dan jasa kedaerah tersebut untuk menstabilkan harga.
Padahal belum tentu fluktuasi harga disebabkan karena kurangnya produksi (bukan supply), misalnya saja petani menahan diri untuk menjual hasil produksinya dan menunggu ketika harga barang naik.
Maka indikator yang paling tepat untuk melihat kontur pertumbuhan ekonomi adalah dari segi produksi bukan harga. Karena produksi mengkonstruksi kekayaan ekonomi dan merefleksikan kesejahtraan, akan tetapi harga bisa  bersifat bias dan manipulatif.
Inilah yang menjadi masalah utama ketika pendekatan harga menjadi faktor utama untuk membangun ekonomi. Liat saja banyaknya besaran anggaran belanja negara disektor pendidikan atau besarnya dana Otsus papua yang bisa dianggap tidak berkualitas karena banyak diselewengkan oleh pejabat negara.
Apalagi jika konsentrasi ekonomi hanya dikuasai dan dikelola oleh beberapa orang saja, sehingga besaran kue ekonomi tidak dinikmati secara menyeluruh dan merata.
Maka kita harus mewaspadai  besarnya jumlah alokasi dana pada pembangunan infrastruktur nasional dan dana pembangunan desa, karena tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran anggaran, dan penyelewengan dana tersebut.
Apalagi kebanyakan korupsi dilakukan diarea penyediaan barang dan jasa, sehingga dibutuhkan partisipasi pengawasan oleh masyarakat secara keseluruhan.
