Oleh: AS Millah (Dosen dan Pengawas Madrasah)
Pemerintah mengeluarkan banyak regulasi yang mengatur pendidikan di negeri ini. Pemerintah juga telah menetapkan anggaran 20% untuk pendidikan sesuai amanat undang-uandang. Namun pendanaan itu belum mendongkat mutu pendidikan di Tanah Air.
Buktinya masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Besaran anggaran tidak berbanding lurus dengan pencapaian mutu pendidikan baik dalam skala nasional maupun internasional.
Sebagian dana pendidikan sudah dikucurkan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Demikian pula, dana tunjangan profesi guru bersertikat pendidik sudah digulirkan sejak 2007. Tetapi, pendanaan pendidikan belum menyentuh aspek vital yakni peningkatan mutu proses serta hasil pembelajaran dan tata kelola pendidikan di samping persoalan sarana prasarana dan peran serta masyarakat.
Mutu pendidikan Indonesia masih berada di belakang negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Survey World Bank Education Global Practice –”Growing Smarter Learning and Equitable in East Asia and Facific”, 15 Maret 2018 berdasarkan laporan PISA dan TIMSS 2018 Indonesia berada pada posisi ke 53 (skor 403) di bawah Thailand, Malaysia dan Vietnam urutan ke-8 (skor 515). Padahal jika melihat pendapatan per kapita Vietnam jauh lebih rendah (380) dibanding dengan pendapatan per kapita Indonesia (13.120). Padahal kedua negara ini menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan.
Rata-rata skor kemampuan literasi sains siswa dari laporan TIMSS 2011 Indonesia para peringkat 40 dari 42 negara. Hasil PISA 2015 yang berada pada peringkat 64 dari 69 negara partisipan. Demikian pula minat baca atau kemampuan literasi masyarakat Indonesia menurut laporan UNESCO hanya 0,001% atau 1 banding 10.000 orang. Penelitian lain menunjukkan bahawa bahwa siswa Indonesia berbicara sangat sedikit di dalam kelas karena minimnya interaksi di kelas.
Rendahnya pendidikan Indonesia disebakan beberapa permaslahan sebagai berikut:
1) Sumber daya guru yang tidak kompeten yang menyebabkan rendahnya proses pembelajaran guru di kelas;
2) Penyebaran guru belum merata yang menyebabkan ketidakseimbangan jumlah guru, terutama guru yang berkualitas bertumpuk hanya di sekolah/madrasah negeri;
3) Lemahnya profesionalisme kepala sekolah/madrasah yang menyebabkan lemahnya mutu tata kelola pendidikan sekolah/madrasah dalam aspek pengembangan sekolah/madarsah, manajerial, kewirausahaan dan supervisi;
