Baru saja saya membaca sebuah artikel yang intinya menuduh Ahok, sebagai Wakil Gubernur DKI, telah berbohong akan gaji dan takehome pay yang diterima oleh Gubernur dan Wakilnya. Artikel tersebut intinya menuduh Ahok berbohong akan penghasilan Gubernur dan Wakilnya (“Ahok , Ngebohong Lagi Kau , Gaji 6 jt Mana Mungkin?”) karena Ahok hanya menayangkan slip gaji Gubernur dan Wakilnya tanpa menayangkan slip atau laporan akan Tunjangan Operasional mereka yang memang cukup besar di websiteAhok http://ahok.org/berita/news/jumlah-gaji-gubernur-dan-wagub-bulan-februari-2013/. Artikel tersebut mendapat banyak tanggapan dari Kompasianer yang langsung mengamini seolah Ahok memang berbohong tanpa mencari kebenaran. Sangat disayangkan berita yang provokatif dan menyesatkan seperti ini ditelan mentah-mentah tanpa sikap kritis dan skeptis dari para Kompasianer.
Pada kenyataannya si penulis artikelsama sekali tidak memahami apa arti Tunjangan Operasional. Tanpa melihat bukti peruntukannya, dengan membaca nama tunjangannya saja sebenarnya sudah bisa diperkirakan peruntukannya. Namun dengan sangat percaya diri penulis menuduh Ahok berbohong dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan lain yang tidak berdasar. Penulis ini mengira kalau Tunjangan Operasional seolah diterima oleh Gubernur dan Wakilnya dan masuk kantong mereka tetapi Ahok tidak menampilkan slip penerimaannya di website Ahok di atas. Sehingga seolah yang ditampilkan slip penerimaannya hanya gaji yang sangat kecil menurut ukuran jabatan mereka tetapi tidak menampilkan slip pemerimaan tunjangan operasional yang jumlahnya sangat besar. Atas dasar itu lah si penulis menyebut Ahok pembohong. Padahal kenyataanya jauuuh dari dugaan si penulis.
Saya sendiri mencoba skeptis dengan berita semacam itu karena saya tidak yakin pasangan gubernur Jakarta melakukan hal serendah itu sementara mereka begitu giat melakukan transparansi anggaran. Setelah saya Googling saya menemukan artikel dari detik.com mengenai Peruntukan Tunjangan Operasional Gubernur dan Wakilnya. Memang benar bahwa Gubernur dan Wakilnya memiliki dana operasional yang besarnya 0,1-0,15 persen dari besarnya PAD yang pada tahun 2013 besarnya R26 milyar. Namun uang tersebut tidak diterima dan masuk rekening pribadi pasangan gubernur tersebut. Simak apa kata Ahok tentang peruntukan tunjangan tersebut:
"Sebenarnya operasionalnya bisa apa saja. Bantu-bantu anak sekolah juga sama. Asal nggak masuk ke kantong sendiri saja."
Naah...disini kuncinya "tidak masuk kantong pribadi". Bahkan uang tersebut tidaklah dipegang oleh keduanya secara langsung tetapi pasti dikelola oleh seorang petugas yang mengurusi anggaran operasioanl Gubernur dan Wakilnya. Tidak mungkin Gubernur membeli bensin sendiri, membayar keperluan perjalanan sendiri. Bahwa Jokowi sering membagi-bagikan alat sekolah, buku, sembako kepada masyarakat yang dikunjungi mungkin merupakan contoh bagaimana tunjangan operasional dimanfaatkan. Adapun contoh peruntukannya peruntukannya antara lain seperti yang dikatakan Wakil Gubernur DKI bagiamana mereka menggunakan uang operasional tersebut.
"Macam-macam biasanya ditambah untuk lemburan, insentif, kawinan, segala macamnya dari situ. Kalau Pak Gubernur, bantu-bantu orang kasih Rp 25 juta. Kadang-kadang kan nggak ada bukti, jadi kita mesti tulis. Kita pakai asas kepatutan saja," jelas Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama ketika ditanya tentang peruntukan dana operasional.
Saya yakin peruntukannya jauh lebih beragam dan untuk mengecek kebenarannya tentu perlu menanyakan langsung ke Pemda DKI atau bahkan kepada pasangan Gubernur tersebut. Dengan tekad mereka untuk transparan dalam hal anggaran, saya yakin mereka akan menunjukkan untuk apa saja anggaran oprasional mereka.
Saran saya, sebagai pembaca “be smart and skeptical” untuk mencerna berita yang provokatif semacam itu. Apalagi kalau kita tidak tahu arti istilahnya (technical term) dari hal yang kita persoalkan. Tuduhan bohong untuk seorang pejabat tentu sangat serius bila tidak ada indikasi dan tidak disertai bukti.
Selamat pagi Indonesia!
Sumber:
