“Ini Tanah Airmu disini kamu bukan turis” – Wiji Thukul
---
Berbagai kabar di berbagai media cetak maupun elektronik menyesaki ruang fikir kita dalam masa 20 tahun lebih atau lebih tepatnya 22 tahun pasca reformasi. Memberikan suatu kabar dan isyarat bahwa sebenarnya ada yang sedang tidak baik-baik saja di negeri ini. Gumulan-gumulan ocehan para elit politisi tentang pandangan terbaik versi mereka untuk negeri ini lebih sering meghiasi layar televisi. Merumuskan banyak sekali opini untuk republik ini. Tapi nyatanya malah membuat rakyat makin sakit hati.
Hari ini kita bisa melihat masyarakat lebih banyak kecewanya daripada kabar baiknya. Hal tersebut mampu dijumpai dan dilacak dari meningkatnya aktivitas unjuk rasa yang melibatkan jumlah masa yang begitu besar. Tidak bisa dipungkiri hampir setiap hari negara juga seakan makin mengebiri aktivitas sosial maupun elektronik masyarakat melalui berbagai produk aturannya yang bisa kapanpun dibuat sendiri. Ada segudang aspek permasalahan nasional yang harus segera diambil tindakan.
Sebab bila terus dibiarkan dalam zona nyaman tentu saja akan menjadi senjata makan tuan. Ada beberapa faktor penting mengapa kondisi era pasca reformasi utamanya pendidikan terlihat tidak melesat signifikan. Pandangan yang paling logis dari kebanyakan orang pasti ekspektasi tentang reformasi itu sendiri. Banyak yang meyakini reformasi adalah suatu jalan tol yang lempang, lurus tanpa hambatan. Nyatanya harapan itu memang terlalu tinggi.
Reformasi yang diharapkan sebagai era baru pembawa kemajuan disegala bidang malah jauh dari harapan. Padahal reformasi jelas hanyalah suatu jembatan pengantar untuk kita menyusun ulang, merapihkan, dan mengganti birokrasi yang telah usang dan memenjarakan. Disinilah sisi penting yang mungkin dulu kita luput dari pengawasan. Kita mungkin belum memikirkan saat itu, bagaimana bangsa Indonesia akan dibentuk dan siapa yang akan mengisi tampuk pimpinan dan dengan aturan-aturan seperti apa bangsa ini akan dijalankan.
Kita terlanjur digerakkan dengan keinginan untuk segera bebas dari cengkraman rezim yang kebablasan, tanpa memikirkan dengan matang konsep apa yang akan jadi acuan pasca lengsernya orde baru. Alhasil golongan-golongan elit tak bermutu mengisi pos-pos yang ditinggalkan dahulu. Dampaknya jelas sangat luas masuknya elit politisi tanpa tujuan memakmurkan negeri justru malah mengambil keuntungan untuk langgengnya oligarki.
Pasca perpindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto kita soroti nasib pendidikan kita memang masih sangat tertatih, peralihan yang diiringi oleh peristiwa berdarah mengalihkan fokus dari memajukan pendidikan kepada pemulihan ketertiban dan keamanan sebagai prioritas yang diutamakan. Barulah setelah beberapa periode kekuasaan Soeharto berlangsung mulai terlihat geliat bangkitnya sektor pendidikan diiringi dengan sektor pembangunan nasional lainnya.
Perihal melambatnya peningkatan kualitas pendidikan kembali nyaris terulang pasca jatuhnya Orde Baru. Kondisi Indonesia yang mengalami kemerosotan ekonomi berimbas pada melambatnya kualitas pendidikan kita. Beberapa masalah tentunya akan lebih menarik diulas lebih dalam.
MASALAH-MASALAH UTAMA PENDIDIKAN
Sangat jauh berbeda dengan ulasan reformasi 1998 yang begitu terfokus pada orientasi politik. Bahasan ini akan terfokus mengulas sudah sampai sejsauh mana dunia pendidikan kita hari ini pasca reformasi tersebut. Seperti yang telah sama-sama kita rasakan dan dengar ada segudang “PR” bagi kita untuk merumuskan cara terbaik meningkatkan kualitas pendidikan kita kedepannya. Di satu sisi sejak era Orde Baru hingga pasca reformasi pendidikan kita dirasakan belum dikelola secara profesional.
