[caption id="" align="aligncenter" width="546" caption="Presiden Susilo Bambang Yudhoyono | Kompasiana (Kompas.com, Sandro Gatra)"][/caption] Susilo Bambang Yudhoyono, telah mencatatkan beberapa tinta hitam maupun merah dalam sejarah negara ini. Menjadi Presiden Indonesia pertama kali yang di pilih langsung dan mampu mejabat dua periode tentu menjadi prestasi sendiri bagi SBY. Banyak hujatan yang datang pada pemerintahan SBY selama dua periode ini, akan tetapi tak bisa di pungkiri jika tetap ada sejumlah prestasi yang di torehkan. Dalam hemat saya, sejumalah prestasi tersebut terdapat di bidang ekonomi dan keamanan. Sementara bidang yang memang menuai banyak kritik seperti politik, birokrasi hingga penegakan hukum. Di bidang ekonomi, SBY mampu membawa negara ini sebagai salah satu calon kekuatan ekonomi dunia. Meskipun gagal tergabung dalam BRICS, Indonesia tetap di pandang sebagai salah satu calon kekuatan ekonomi besar dunia. Banyak yang mencibir jika prestasi ini di peroleh karena saat ini kita sedang berada dalam Golden Age. Momentum Golden Age seperti ini memang merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi negeri ini, di mana angka ketergantungan menjadi sangat rendah dan munculnya golongan menengah yang semakin banyak. SBY di sini memang terlihat beruntung, akan tetapi bagi saya tanpa sebuah strategi yang baik untuk momentum Golden Age seperti ini hanya akan sia-sia. Selain banyak yang mencibir prestasi ekonomi ini sebagai sebuah keberuntungan, banyak juga yang berujar jika semua prestasi yang ada tidak mampu menunjang kesejahteraan yang baik bagi rakyat Indonesia. Statment itu sepintas memang terlihat ada benarnya, bagaimana saat ini hampir kebutuhan pokok baik itu makanan, tarif dasar listrik atau bbm naik drastis dari awal pemerintahan SBY. Tapi pernahkah kita juga sadar semakin sesaknya jalanan kita oleh kendaraan bermotor? Hal tersebut menunjukan jika daya beli kita sudah cukup tinggi. Walaupun jujur saja, saya juga kurang setuju dengan kebijkan LCGC (Low Cost, Green Emission). Bagi hemat saja apa yang harus di lakukan pemerintah adalah memberikan modal transportasi umum yang murah dan memadai bukan justru memberikan mobil murah. Terlepas dari kebijakan itu, tetap saja bahwa pemerintahan SBY mampu membawa banyak kelas menengah yang mempunyai daya beli tinggi dan itu perlu di apresiasi. Bidang lain yang menurut saya pantas menuai pujian adalah bidang keamanan baik internal atau eksternal. Keamanan internal saat ini cukup terjaga dan patut diapresiasi mengingat negeri ini yang sangat plural dan tersegementasi 200 suku dan enam agama besar. Keamanan internal tentu menjadi sebuah prestasi tersendiri dan merupakan hal yang cukup sulit terwujud. UU Kamtibnas memang belum bisa terwujud, akan tetapi setidaknya SBY mampu mereda riak-riak kecil seperti di Papua atau kisruh pemilu 2014 sejauh ini. Instrumen keamanan eksternal juga patut di puji. Terlepas dari kecolongan kita dengan pendatang-pendatang gelap dari Timur Tengah yang menyebrangi Indonesia untuk ke Australia atau riak-riak kecil dengan Malaysia, SBY tetap mampu menajaga stabilatas dengan baik. Bersemboyan Thousand Friend, Zero Enemy, pemerintahan SBY mampu menempatkan diri dengan baik di kawasan atau secara global. Di kawasan bagaiamana upaya Indonesia menghendaki di bawahnya sengketa Laut Tiongkok Selatan di meja perundingan. Sementara di tingkat global, pemerintahan SBY pernah mengajukan proposal sebagai mediator di konflik Palestina-Israel. Meskipun di tolak Israel karena peran Indonesia yang belum besar dalam kancah politik Internasional, pemerintah SBY tetap mampu menunjukan solidaritas sebagai negara muslim. Bidang yang menuai banyak kritik tentu adalah bidah politik, birokrasi dan penegakan hukum. Perpolitiakan di era SBY memang cukup stabil akan tetapi jumlah birokrat hingga anggota dewan yang terjerat korupsi tentu cukup mengguritkan dahi. Birokrasi kita? Hampir sama saja. Seperti saat ini yang sedang ramai dalam perbincangan publik mengenai pengurusan BPJS yang lama dan rumit. Poin-poin ini memang juga menjadi sandungan besar dalam penyediaan kesejahteraan rakyat dan popularitas SBY, akan tetapi satu hal yang perlu di sadari bahwa birokrasi yang lemah dan berbelit-belit juga telah menunjukan karakter bangsa kita yang ''tidak bisa diajak cepat''. Soal poltik dan birokrasi tersebut tentu bisa diatasi jika penegakan hukum yang cukup ketat. Di era SBY ini yang tidak saya lihat sehingga saya juga tidak heran jika lembaga tinggi negara macam MK juga terdapat kasus-kasus prkatek KKN. SBY disini seperti cukup ragu untuk mendeklarasikan penegakan hukum yang tegas, karena hal ketegasan yang ada di takutkan akan menjadi efek domino yang buruk bagi sektor lain. Contoh pertumbuhan ekonomi saat ini yang sedang moncer, bisa saja hancur seketika jika SBY mendeklarasikan hukuman mati bagi koruptor. Pendek kata, deklarasi hukum mati tentu menempatkan Indonesia sebagai negara yang dianggap tidak menghormati ham dan investor-investor yang notabane berasal dari Eropa atau Amerika Serikat sebagai negara penjujung tinggu ham bisa saja meninggalkan kita. Terlepas nilai min dan plus pemerintahan SBY 10 tahun ini, kita juga turut berterima kasih terhadap kinerja SBY. Banyak pembangunan monumnetal yang sudah di capai semacam Suramadu, tol Bali, Kelok Sembilan, Kuala Namu dll menjadi preseden baik jika pembangunan negara ini sudah cukup pesat. Pemerintahan selanjutanya hanya perlu meneruskan prestasi yang ada dan membenahi sektor-sektor penegakan hukum, birokrasi dan politik. Terima kasih SBY, anda telah memberikan upaya maksimal bagi kami yang sering mudah mengeluh.
