"Revolusi Prancis," era dimana terjadinya penentangan terhadap Raja dan Agamawan disebut acien regime (rezim lama) oleh kaum bangsawan dan kaum borzuis, kaum ini menghendaki penghapusan sistem monarki absolute, menggantikan dengan monarki aristokratik, rezim politik dan sosial, sesuai gagasan para filsuf dikenal sebagai Revolusi Prancis.
Pada revolusi keberadaan kaum petani yang paling menderita, mereka tidak diperhatikan, karena mereka miskin dan tidak berpendidikan, disamping mereka sendiri pasif. Jadi bukan kaum petani yang menentang kekuasaan raja, tetapi kaum bangsawan dan kaum borzuis yang menentang raja luis XVI, demi keuntungan mereka sendiri.
Konflik kepentingan dan kebijakan antara Raja, agamawan, bangsawan dan kaum borzuis yang berbeda membentuk subsistem masyarakat Prancis mejadi masyarakat yang merasa tak satu bangsa dan setanah air.
Bercermin dari Revolusi Prancis, dalam perpolitikan Indonesia, memiliki kesamaan bila mengunakan pendekatan subsistem masyarakat politik yang terjadi pada era kolonialisme dan pasca kemerdekaan, konflik kaum ideologis, nasionalisme, sosialisme dan Islamisme, sudah terjadi jauh sebelum bahkan, sesudah merdeka, konflik idiologis masih terjadi di era orde lama yang ditandai pembubaran kabinet dan pergantian sistem kepemerintahan era (orde lama).
Pasca Soeharto (orde baru) berkuasa, konflik ideologis di kikis habis sampai keakar-akanya, pada tahun 1965 kaum sosialisme di bumi hanguskan di bumi Indonesia, rezim Soehorto sukses membangun Rezim politik dan sosial yang di dukungan Dwi fungsi Abri, dan rezim ini sangat mumpuni dalam mengendalikan stabilitas negara dengan Undang-undang- subversinya, selamat tiga dekade lebih.
Setelah atau sesudah lengsernya kepemimpin Soeharto, peta perpolitikan Indonesia, mengalami perombakan sistem politik dan kepemerintahan yang ditandai dilakukanya amandemen atas hukum dasar RI dan menggantikan sistem sentralistik atau terpusat dengan sistem desentralisasi atau sistem yang mendekatkan kekuasaan pada rakyat.
Dengan hadirnya sistem desentralisasi semua pihak menyakini terdapat harapan baru yang menjanjikan, kemajuan, kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, namun senyatanya harapan dan ekspektasi besar itu, sangat jauh dari keyataan, korupsi, kolusi dan nepotisme, munculnya kekuasaan, oligarki, dinasti-dinasti baru yang menguasai kepemimpinan daerah maupun di wilayah, meningkatnya kebebasan sipil yang kebablasan menabrak pranata hukum yang berlaku, lahirnya kebijakan politik daerah seperti perda inisiatif, untuk mengatur subsistem masyarakat daerah dan wilayah yang berbasis pada budaya kearifan lokal.
Dan kebijakan-kebijakan yang tidak seragam dari masing-masing daerah dan wilayah, disadari telah menabrak sistem negara kesatuan yang mana subsitem masyarakatnya dalam bingkai, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, menjadi sebuah teoritis dan tidak rill.
Secara sosiologis, subsitem masyarakat kita sekarang tidak lagi memiliki rasa satu bangsa dan setanah air, salah satu contoh, kita tengah menghadapi tahun politik yaitu pemilu serentak Pileg dan Pilpres, kontestasi politik paling hangat dan hinggar binggar adalah kontestasi Pilpres, yang melibatkan para politisi dan simpatisan, mereka saling serang dan membentuk kubu-kubuan, beragam isu primordial digunakan untuk agitasi dan propaganda dalam melemahkan satu sama lain.
Dan saya menyimpulkan, siapa yang paling diuntungkan dalam kotestasi politik serentak ini? jawaban saya, adalah, Aktor politik, Politisi, Profesional dan aktivis yang berkolaborasi dengan kaum borzuis, sedangkan golongan ketiga, kaum miskin, tidak berpendidikan dan pasif tidak memiliki tempat.
