Mohon tunggu...
Adjat R.  Sudradjat 2
Adjat R. Sudradjat 2 Mohon Tunggu... Orang biasa saja. Dari Desa. Yang tiada henti mengeja aksara

Ingin terus menulis sampai tak mampu lagi menulis (Ehm!)

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Jokowi Harus Tegas terhadap Koruptor Dana Desa

8 November 2019   18:54 Diperbarui: 8 November 2019   19:51 0 2 1 Mohon Tunggu...
Jokowi Harus Tegas terhadap Koruptor Dana Desa
Ilustrasi (Sumber: Tribunnews.com)

Desa siluman yang dipopulerkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, belakangan ini menjadi bahan perbincangan di ranah publik. Ada ya di Indonesia ini Desa Siluman.  

Bukan. Bukan desa siluman dalam arti yang sesungguhnya. Maksudnya desa yang penduduknya makhluk halus yang tidak kasat mata, dan sering menjelma sebagai manusia. Sementara dalam konteks yang diperbincangan sekarang ini adalah desa fiktif yang diduga mendapat kucuran Dana Desa.

Ya, Dana Desa  adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Sementara penggunaannya untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan perberdayaan masyarakat.

Adapun program Dana Desa tersebut mulai diimplementasikan sejak 2015 oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Besaran dana yang dialokasikan dari tahun ke tahun ditargetkan terus meningkat.

Sebagaimana tercatat pada 2015, Dana Desa yang dikucurkan untuk seluruh desa di Indonesia sebanyak 74.597 desa ini nilainya sebesar Rp 20,8 triliun.

Kemudian di tahun 2016 sebesar Rp 46,7 triliun, 2017 senilai Rp 59,8 triliun, lalu tahun 2018 berjumlah 59,9 triliun. Sedangkan pada tahun 2019 ini meningkat lebih besar lagi, yakni sebesar Rp 70 triliun. Bahkan untuk tahun 2020 mendatang, dalam RAPBN di rencanakan menjadi Rp 72 triliun.

Dengan munculnya isu "desa siluman", semakin mempertegas belum maksimalnya tata kelola yang dilakukan pemerintah pusat  terhadap pengucuran Dana Desa tersebut.

Data di lapangan yang menunjukan adanya penyelewengan, baik berupa penggelembungan anggaran maupun proyek pembangunan fiktif, masih tetap banyak ditemukan.

Malahan praktik-praktik korupsi yang dilakukan pihak terkait, baik kepala desa dengan aparatnya, maupun para pelaksana kegiatan pembangunannya itu sendiri yang menggunakan Dana Desa, bila dibandingkan antara yang telah diproses dengan hukum yang berlaku dengan yang tidak tersentuh, sepertinya lebih banyak lagi yang tidak.

Bahkan terkesan ada pembiaran. Sehingga dengan demikian dari tahun ke tahun penyelewengan pun terus berjalan juga.

Sebagai salah satu contoh, di salah satu Desa, di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selama tiga tahun terahir ini, warga selalu saja menemukan keganjilan di dalam penggunaan Dana Desa tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2