"Karenanya saya ingin klarifikasi bicara ibu kota baru bukan ciptakan Jakarta kedua sebagai pengganti Jakarta," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Bambang boleh mengatakan bahwa ibu kota baru bukanlah Jakarta kedua, tapi harus diakui bahwa pemindahan ibu kota tentu ada implikasinya yang akan dan diterima oleh Jakarta. Inilah yang patut diduga dikuatirkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jakarta tetap satu, tetapi diduakan, mungkin saja.
Anies turut hadir dalam rapat terbatas oleh Jokowi mengenai wacana pemindahan ibu kota Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat kemarin. Anies diundang dalam kapasitasnya  adalah sebagai pemimpn daerah yang berhubungan langsung dengan wacana pemindahan ini.
Di dalam rapat Anies mencurahkan isi hatinya.
"Ya, begini, tadi saya sampaikan juga dalam rapat, bahwa pemerintahan berada di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta harus tetap diselesaikan," kata Anies di Komplek Istana, Jakarta, Senin (29/4/2019) seusai rapat pada wartawan
Dari pernyataannya Anies kuatir akan ditinggalkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan di kota Jakarta. Jokowi memang ingin memindahkan ibu kota karena beralasan beban yang ditanggung Jakarta sangat besar, dan rawan banjir dan mengidap penyakit kronis soal kemacetan.
Jika kita lebih dalam melihat, di dalam pernyataannya Anies juga kuatir bahwa dampak paling besar dari Jakarta tidak menjadi ibu kota adalah dana pemerintah pusat yang dikucurkan bagi pembangunan di Jakarta akan berkurang. Â
Salah satu yang dikuatirkan Anies adalah penundaan atau penghapusan rencana penggelontoran dana sebesar 571 Triliun untuk memastikan integrasi antarmoda transportasi di Jabodetabek tetap terbangun dan berjalan. Angka ini bukanlah angka yang sedikit.
Rencananya dana tersebut akan dipergunakan untuk meneruskan membangun MRT yang sekarang baru 16 km diteruskan menjadi 231 km dan  LRT lebih dari 120 km serta jalur kereta api yang akan dirubah untuk mengurangi macet.
Moda transportasi baru sebagian dari masalah Jakarta, masih banyak persoalan lain  yang harus jujur butuh intervensi besar dari pemerintah pusat untuk bersama menyelesaikannya.
