Demi persiapan Asian Games 2018 agar memperoleh hasil yang sungguh-sungguh optimal, rapat-rapat intensif persiapan semakin sering digelar. Kamis (30/3) pagi, Wakil presiden Jusuf Kalla memimpin langsung rapat. Kali ini yang menjadi topik pembahasan adalah bagaimana membuat anggaran pengeluaran bisa lebih efektif dengan hadirnya pihak-pihak sponsor Asian Games 2018.
Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Menpora Imam Nahrawi, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM) Arcandra Tahar, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara serta Deputi II Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) Francis Wanandi di Kantor Wakil Presiden RI, Jl. Merdeka Utara, Jakarta.
Seusai rapat Puan Maharani menyampaikan bahwa yang sangat prinsip adalah bahwa semua harus memiliki peran dan bergotong royong demi membantu terselenggaranya secara sukses acara Asian Games 2018. Pernyataan ini bisa dibaca sebagai bentuk penerjemahan dari rapat yang dipimpin oleh Wapres terkait sponsorship. Dalam rapat itu, pembahasan sponsorship adalah hal penting demi membantu terselenggaranya acara.
Prinsip sponsorship adalah keterlibatan pihak tertentu dalam bentuk saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang terlibat: penyedia sponsorship dan penerima sponshorsip.
Puan Maharani menegaskan soal (sponsorship) ini: “Pada rapat kali ini kita fokuskan untuk pembahasan sponsorship dari BUMN dan swasta nasional bahkan pihak sponsor luar negeri agar berperan serta mensukseskan” (Kemenpora.go.id).
Pihak penyelenggara perlu menggunakan berbagai macam cara agar memungkinkan tercakupnya pihak-pihak yang siap menjadi sponsor bagi acara ini. Salah satu yang diusulkan oleh Puan Maharani adalah sikap proaktif Kominfo untuk “...mengundang swasta-swasta yang berkaitan dengan telekomunikasi, kemudian perusahaan yang ada di ESDM berperan serta, juga dari pengusaha-pengusaha dan sebagainya” (Kemenpora.go.id).
Kehadiran pihak penyedia sponsorship adalah untuk meminimalisir pembiayaan yang harus dikeluarkan melalui APBN. Puan Maharani – sesuai arahan Yusuf Kalla – menyebut bahwa maksimal anggaran APBN yang harus dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan saja adalah Rp, 4,5 triliun. Pemerintah membuka luas untuk siapa saja yang berpotensi menjadi prioritas sponsor Asian Games 2018.
Kemungkinan bagi masuknya pihak-pihak sponsor masih mungkin dalam pandangan Puan Maharani. Alasannya hingga saat ini penetapan dari anggaran APBN belum final. Pihaknya masih menunggu pihak-pihak tertentu yang bersedia menjadi penyedia sponsor acara ini. Puan dan pihak penyelenggara lainnya telah melakukan kajian perihal ini. Kata Puan: “Yang telah di kaji hingga saat ini kemungkinan anggaran APBN belum final masih dapat di efektifkan lagi melalui pengurangan apabila nanti sponsorshipnya dapat lebih banyak dari yang di targetkan” (Kemenpora.go.id).
