[caption caption="Internasionalisasi Isu Papua "][/caption]Internasionalisasi isu Papua yang kini sedang gencar disuarakan oleh kelompok anti pembangunan di Papua mendapatkan angin segar karena banyak pihak asing yang sudah tentu memiliki kepentingan politik atas isu tersebut.
Lihat saja gelagat ketua partai buruh di Inggris Jeremy Corbyn yang takut kehilangan suara dari pendukungnya dan mulai melirik misi kemanusiaan agar jabatan politiknya dapat diamankan dan mendapat nilai tambah andaikata Papua benar-benar merdeka maka bukan tidak mungkin Papua akan menjadi negara persemakmuran Inggris Raya seperti kebanyakan negara di kawasan asia pasifik.
Hal ini tidak jauh berbeda dengan PNG dan Vanuatu dimana perdana menteri menterinya ikut menyuarakan isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita tahu PNG yang berbatasan langsung dengan Indonesia tahu benar keseriusan Indonesia dalam membangun Papua namun dukungan tersebut hanya untuk menutupi luka pelanggaran HAM yang terjadi di PNG sendiri. Faktanya masyarakat PNG lebih senang berbelanja di Papua - Indonesia ketimbang di negaranya sendiri karena bobroknya perekonomian di PNG dan mirisnya sampai saat ini pemerintahan PNG masih diatur oleh Australia.
Beda lagi dengan Vanuatu yang baru saja dimerdekakan oleh Perancis 2 dekade yang lalu dan merupakan negara kepulauan. Vanuatu juga merupakan negara yang berada tepat di atas lempeng pasifik yang membuatnya sering mengalami bencana alam yang sangat buruk. Beberapa waktu yang lalu Vanuatu dihantam oleh badai ganas yang melumpuhkan 85% negaranya dan bukannya tidak mungkin dataran di Vanuatu akan tenggelam 10 tahun ke depan. Inilah yang membuat Vanuatu membantu Papua, selain karena kesamaan rasnya yang melanesia itu Vanuatu akan mengungsikan masyarakatnya secara besar-besaran jika hal itu terjadi pada negara mereka.
Bagaimana dengan Indonesia sendiri yang memang tidak akan pernah melepaskan Papua? Papua dari awal adalah bagian dari Nusantara jauh sebelum konsep kenegaraan ada di bumi ini. Buktinya adalah adanya pengaruh ajaran Islam yang dibawa oleh kerajaan-kerajaan Islam yang wilayahnya mencakup seluruh nusantara.
Saat ini, sejak awal reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia sudah tidak ada lagi konsep pembangunan secara sentralistik. Pemerintahan Jokowi sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh daerah, oleh karena itu penerapan pembangunan saat ini bersifat memusatkannya pada daerah-daerah terutama daerah yang merupakan batas langsung dengan negara lain. Jadi konsep desentralisasi pembangunan dari daerah untuk pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sudah sangat tepat untuk menangkal internasionalisasi ini.
Bagaimana dengan isu HAM yang beberapa waktu lalu diungkapkan delegasi Vanuatu dalam sidang PBB di Jenewa? Pembahasan ini hanya mendapat senyuman dari negara-negara anggota PBB lainnya! Bagaimana tidak, Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang sangat serius menangani permasalahan HAM di negaranya dan PBB mengetahui hal itu.Â
Vanuatu yang menyuarakannya malah mendapat tehuran dari PBB karena permasalahan Papua adalah urusan rumah tangga dalam negeri Indonesia dan PBB sangat menghormati kedaulatan negara-negara anggotanya. Apalagi Indonesia sudah menyiapkan tim pencari fakta pelanggaran HAM di Papua yang diusung oleh Menkopolhukam.
Permasalahan HAM memang sangat sensitif belakangan ini, namun banyak negara-negara yang memberikan dukungan terhadap Papua ini tidak pernah mengetahui secara jelas apa yang ada di Papua. Indonesia tidak pernah sedikitpun tertutup pada media dan ini secara jelas dikatakan oleh Jokowi bahwa wartawan asing boleh masuk Papua. Dengan kebebasan pers di Papua harusnya sudah tidak diragukan lagi bahwa Indonesia tidak pernah menutupi apa yang terjadi di Papua. Sayangnya pemberitaan negatif malah datang dari media lokal yang selalu menyebarkan hoax sebagai bahan internasionalisasi isu Papua.
Seharusnya masyarakat Papua menyadari keseriusan ini, sambil belajar dan terus membangun serta menjaga Papua sebagai tanah damai, bukan malah ikut menyerang pemerintah yang sudah mati-matian bekerja dan mengeluarkan keringatnya untuk Papua. Sabar saja dan tunggu prosesnya berjalan, penyelesaian permasalahan HAM tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses yang kadang memakan waktu bertahun-tahun. Bantu pemerintah dengan memberikan data dan fakta yang akurat agar semua ini dapat menjadikan slogan "Papua Tanah Damai" bukan hanya status di media sosial tapi dapat memberikan warna yang lain bagi daerah lain dan membawa nama Papua dikenal ke seluruh pelosok dunia sebagai Indonesia. [Papua News]
