Problematika negara kita yang begitu runtut seperti sebuah Simponi yang begitu indah tak salah jika disematkan kepada negara yang sangat dicintai rakyatnya ini, apalagi permasalahan akan pengangguran yang begitu mandarah daging di negeri nan indah ini, lantas pengangguran yang menjadi salah satu permasalahan penting ini salah siapa? Rakyat? Pemerintah? Ataupun salah keduanya? Kita tak bisa hanya menelaah tentang permasalahan ini hanya dari satu sudut pandang, munafik jika menjudge tanpa banyak sudut pandang permasalahan.
Kita bisa lihat pada gerbang awal menuju dunia kerja itu sendiri, yaitu intitusi Pendidikan yang ada di Indonesia saat ini apakah sudah maksimal? Coba lihat disekitar kita bertebaran bukan institusi Pendidikan kejuruan yang memiliki slogan siap kerja, tentu banyak sekali mulai dari yang di Kelola oleh negara (SMK Negeri) hingga swatas (SMK Swasta). Dengan banyaknya institusi ini dan banyak pula kejuruhan yang ditawarkan oleh institusi ini. Lantas secara faktanya apakah semua ini berhasil dan berjalan dengan lancer?
Performa yang tidak maksimal ini sumbernya dari mana, apakah dari regulasi tentang Pendidikan itu sendiri, atau tenaga pengajar yang tidak mumpuni? Pertanyaan tersebut sering muncul dikalangan masayarakat yang sudah mulai peka terhadap situasi yang kritis ini. Kita telaah Kembali regulasi tentang Pendidikan ini serta bagaimana kemampuan pengajar yang ada di Indonesia, tentang regulasi belajar memang di Indonesia untuk porsi waktunya memang sangat tinggi dan apakah efektif kita lihat saja secara fakta dilapangan, selanjutnya tentang tenaga Pendidikan di Indonesia ini sangat mumpuni walaupun secara hasil atau upah banyak sekali yang buruk.
Lantas kenapa menurut survey dari badan pusat statistik terbaru yaitu (TPT) tingkat pengangguran terbuka untuk presentasenya 11,13% paling tinggi diantara instansi Pendidikan lainnya, untuk pengangguran saat ini berjumlah 9,1 juta jiwa angka yang sangat fantastis bukan. Selanjutnya kenapa permasalahan ini seperi dibiarkan saja? Apakah tidak ada pengakajian tentang Pendidikan yang katanya siapa kerja ini, apalagi dengan situasi dunia yang sedang mengalami pendemi seperti ini, bukannya proses pendidikannya semakin menurun.
Mungkin sekarang kita bisa telaah mengenai kenapa hal ini terjadi dengan sudut masyarakat biasa, kita lihat saat ini kualifikasi mengenai penerimaan pekerja baru banyak sekali redaksi minimal D3 dan sudah memiliki pengalaman kerja, sungguh menyusahkan bukan bagi lulusan SMK yang baru lulus apalagi. Hal ini jika dibiarkan semakin hari akan semakin mengkhawatirkan bagi lulusan SMK, selanjutnya peran siapa yang dapat membantu agar permasalahan tentang regulasi ini selesai? Ya pemerintah, karena pemerintahlah sumber regulasi yang menjadi rujukan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Kita juga dapat melihat sudut pandangan permasalahan ini dari individu, dimana banyak sekali lowongan pekerjaan dengan sklill yang dibutuhkan bisa di dapatkan di SMK malah diambil oleh kawan-kawan yang sudah lulus kuliah, apakah ini salah? Tentu saja tidak namun Kembali lagi akan kesadaran diri untuk tempat bekerja dan regulasi, apabila lowongan ini sudah diambil oleh rekan-rekan yang sudah lulus kuliah dapat dipastikan rekan-rekan lulusan SMK dapat tergeser perannya di era ini, bukannya sangat menyedihkan.
Langkah apa yang dapat dilakukan agar pengoptimalan SMK dapat terjadi, yang paling penting disini adalah peran dari pemerintah sebagai pembentuk regulasi, bagaimana pemerintah memberikan peluang kerja bagi lulusan SMK di tempat-tempat  yang memang untuk mereka, tidak memaksakan regulasi yang menyiksa masyarakat khususnya rekan-rekan yang baru lulus SMK. Selanjutnya kesadaran dari rekan-rekan SMK apakah memang secara finansial mereka mampu melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, jika mampu dilanjutkan saja, bukannya semakin tinggi illmu yang kita dapatkan akan semakin strategis pula penempatan dalam pekerjaan.
Dengan Langkah diatas serta peran dari masyarakat dan kesadaran pemilik serta pengurus perusahaan diharapkan apa yang diinginkan Indonesia kedepannya yaitu Indonesia Emas 2045 dapat terjadi, dengan catatan sinergisitas antar elemen masyarakat serta pemerintah dalam proses ini berjalan dengan baik.
