Kontrak karya freeport boleh dibilang keramat. Ya, keramat karena sudah di bukukan pajak dan lainnya selama 30 hingga 50 tahun sejak kontrak karya di teken tahun 1996. Bila merubah ketentuan tersebut harus diselesaikan di pengadilan arbitrase. Itu sudah menjadi komitmen RI-Freeport. Nah, karena mengingat harga emas maupun batu bara yang harganya sudah tidak relevan lagi saat penandatangan kontrak tersebut, maka mulai di berlalukan peraturan pemerintah menaikkan pajak dari satu persen ke 3,75 persen.
Indonesia (pemerintah) mengemis kepada freeport untuk menaati aturan tersebut yang telah berlaku sekarang diluar KK. Pasalnya, freeport, saat ini mengatakan bahwa mereka bangrut sehingga pajak berupa deviden belum mereka sanggupi, sehingga menumpuk pajak. Kewajiban pajak 1 persen saja belum tentu mereka (FI) bayar, apalagi kenaikan pajak 3,75 persen.
Di sebut pemerintah mengemis karena berbagai fakta. Pemerintah tengah mengemis untuk meminta kenaikan royalti emas dari 1% menjadi 3,7% dalam renegosiasi kontrak karya (KK) antara pemerintah dengan Freeport. Demikian ungkap pengamat Perminyakan dan Pertambangan Dr. Kurtubi dalam sebuah Diskusi Publik dengan tema "Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat" hari ini (10/10). "Posisi Pemerintah lemah karena pasal demi pasal dalam KK itu, memposisikan pemerintah sebagai pihak yang berkontrak padahal pemerintah seharusnya bertindak sebagai pemilik tambang” pungkasnya. Kurtubi juga menjelaskan adanya pasal yang menyebutkan harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk mengubah ketentuan yang ada di dalam KK antara pemerintah dengan Freeport termasuk soal royalti membuat posisi pemerintah semakin lemah dalam melakukan renegosiasi. Situasi tersebut dinilai Kurtubi, telah menyebabkan kedaulatan negara tergadai, dan sudah seharusnya Pemerintah bisa mengembalikan kedaulatan ini dengan mengubah KK menjadi izin. "Harusnya KK bentuknya diubah jadi perizinan, kita (red: pemerintah) harusnya yang mengendalikan Freeport, dan jika Freeport macam-macam maka usir saja. Namun karena saat ini bentuknya KK hal itu sulit dilakukan," kata Kurtubi via http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=6160
Dahlan Iskan selaku menteri BUMN pun mengaku kepada media massa bahwa walaupun memahami freeport tunda bayar deviden karena rugi, dia tetap ngotot perusahaan Amerika tersebut bayar pajak sesuai aturan resmi negara yaitu 3,75 persen. Bahkan menteri ESDM, Jero Wacik, selaku ketua koordinasi pemberesan pajak perusahaan asing sampai saat ini nampaknya hanya beretorika saja. Segala pernyataan mereka yang mengaku akan mengatur ulang investasi asing berupa pertambangan agar tunduk dan mengikuti tujuh unsur perubahan sesuai PP malah nihil saja. Itulah pantas di katakan bahwa Indonesia (Pemerintah) sedang mengemis uang freeport kah?
Negara takluk pada dokumen Kontrak Karya (KK) Freeport daripada tunduk pada UU Mineral Batubara dan Peraturan Pemerintah N0.45 Tahun 2012 yang menegasikan perbaikan aset asing di Indonesia. Lah untuk apa punya negara kalau kondisinya sudah tidak sesuai dengan amanat konstitusi dalam mengatur kekayaan alam untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pengemisan negara dari segi ekonomi ini membuktikan bahwa dari segi politik dan lainnya, terutama menyangkut kedaulatan negara, tak akan bisa diselesikan bila ada unsur asing yang menggurita. Sampai freeport saja tak bisa di urus pemerintah, ini gambaran bahwa Indonesia tak akan bisa mampu menyelesaikan permasalahan rakyat, apalagi persoalan Papua yang kian rumit. Maka itu mending pemerintah kerahkan segala kekuatan baik dari segi diplomasi maupun kekuatan bersenjata untuk mengatasi freeport agar tidak lagi mengemis pajak freeport di kemudian hari.
Catatan: Saya tulis Indonesia karena didalmnya termasuk anda pembaca artikel ini, partai politik, pemerintah yang berkuasa dan golongan golongan di Indonesia.