Kerjasama Politik antara Kepentingan dan Upaya Kemenangan

Menghadapi hajatan pilpres 2024 menjadi ajang partai politik untuk menunjukan kontribusinya dengan menawarkan pilihan calon presiden kepada masyarakat. Masing-masing parpol melalui mekanisme internal di forum musyawarah nasional seringkali mendorong pimpinan partai untuk menjadi calon presiden potensial yang akan diusung. Namun kenyataan ini tidak semata-mata bisa dengan mudah dilakukan  mengingat  ambang batas untuk mengusung calon presiden adalah 20% suara di DPR atau legislatif. 

Tentu dengan syarat setinggi itu tidak mudah bagi partai politik untuk memenuhinya sehingga mereka kemudian melakukan koalisi atau bahasa yang lebih halus dari itu adalah dengan "kerjasama". Kerjasama partai politik ini seringkali juga tidak mudah dilakukan karena masing-masing partai tidak ingin wilayah-wilayah internalnya terlalu diintervensi oleh sesama anggota koalisi. 

Ibarat orang yang akan berumah tangga, koalisi atau kerjasama ini sesungguhnya masih dalam tahapan penjajakan atau istilah mudahnya masing "pacaran" belum ada ijab qabul yang mengesahkan pasangan untuk benar-benar secara agama dan hukum sah menjadi pasangan suami-istri. 

Baca juga: Tahun Politik: Berbekal Elektabilitas Menjadi Manusia Unggul

Meskipun sudah bertemu untuk menyampaikan maksud dan tujuan bersama belum tentu kesepakatan ini akan langgeng hingga pendaftaran bakal calon yang diusung. Masih akan terjadi parpol pindah koalisi atau membangun koalisi baru untuk mewujudkan kepentingannya pada seberapa bulan kedepan.  

Terbangunya poros koalisi 

Koalisi besar pernah menjadi wacana ketika para ketua umum partai politik bertemu dengan Presiden Jokowi, saat itu ada momen mereka bersama-sama silaturahmi sebagai partai pendukung pemerintah. Koalisi besar yang digunakan sebagai diksi saat itu diisi oleh partai-partai pendukung pemerintah kecuali PDI-P karena partai ini tidak hadir di momen silaturahmi tersebut. 

Baca juga: Kunci Kepemimpinan: Beradaptasi dengan Kompleksitas dan Dinamisme

Wacana inipun terus menerus digaungkan oleh partai-partai pemerintah meskipun sesungguhnya memasuki agenda pencalonan presiden ini masing-masing partai pemerintah telah melakukan penjajakan koalisi. Diantara koalisi yang sudah terbangun saat itu ialah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)  yang beranggotakan Golkar, PAN serta PPP sedangkan koalisi lain yang beranggotakan Gerindra dan PKB mengusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Perubahan poros koalisi 

Dinamika politik yang terjadi beberapa bulan terakhir yang dimulai dari momen deklarasi Ganjar Pranowo serta berbagai rilis lembaga survei mengenai elektabilitas calon presiden turun memberi dampak bagi perubahan-perubahan poros koalisi

Baca juga: Era Elektabilitas dan Strategi Kedekatan

Masing-masing partai nampaknya terus mencermati perkembngan elektabilitas serta menimbang-nimbang peluang meloloskan kader ketua umum sebagai pasangan untuk calon wakil presiden membuat perubahan poros koalisi mudah terjadi. Perubahan dukungan PPP untuk mengusung Ganjar Pranowo seolah-olah sudah memberi ketegasan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas bersama dengan Golkar dan PAN tidak lagi sejalan dan relevan. PPP tentu berharap dengan dukungan kepada Ganjar, Ganjar memberikan pilihan kepada Sandiaga Uno yang notabene adalah kader PPP untuk dipilih sebagai calon wakil presidennya. 

Langkah ini pada akhirnya diikuti oleh Golkar dan PAN yang kemudian merapat ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sudah berisi Gerindra serta PKB. Deklarasi tersebut dilakukan pada 13 agustus 2023 yang berlokasi dimusium perumusan naskah proklamasi (munasprok) Jakarta.