Mohon tunggu...
Aris Heru Utomo
Aris Heru Utomo Mohon Tunggu... Pemerhati Hubungan Internasional, penyuka buku, kuliner, travel dan film serta olahbraga

Pemerhati hubungan internasional dan penyuka sepakbola. Menulis lewat blog sejak 2006 dan akan terus menulis untuk mencoba mengikat makna, melawan lupa, dan berbagi inspirasi lewat tulisan. Pendiri dan Ketua Komunitas Blogger Bekasi serta deklarator dan pendiri Komunitas Blogger ASEAN. Blog personal: http://arisheruutomo.com. Twitter: @arisheruutomo

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Indonesia: Vanuatu Bukan Representasi Papua

28 September 2020   07:30 Diperbarui: 29 September 2020   09:04 1615 24 3 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Indonesia: Vanuatu Bukan Representasi Papua
Diplomat Indionesia di PTRI New New York sedang sampaikan hak jawab via Youtube PBB

Setiap tahun, setidaknya sejak 2016, Indonesia mesti meladeni tudingan Vanuatu mengenai masalah Papua di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB). Negara kecil di Pasifik Selatan dengan luas 12 ribu kilometer persegi dan populasi penduduk 270 ribu jiwa ini merupakan pendukung Papua Barat merdeka dan lepas dari NKRI.

Vanuatu menjadi negara yang paling vokal dan tegas menyatakan dukungannya terhadap gerakan Papua Merdeka.

Dengan dalih persamaan ras (Melanesian Brotherhood), Vanuatu memfasilitasi terbentuknya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan menggalang dukungan dari negara Pasifik lainnya untuk kampanye politik Papua Merdeka dengan memanfaatkan organisasi sub-regional di kawasan Pasifik, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG).

Vanuatu sendiri merupakan salah satu penggagas berdirinya MSG.

Dengan latar belakang seperti itu, maka ibarat burung, Vanuatu akan selalu menjadi burung kecil yang selalu mengkritik Indonesia mengenai pelaksanaan HAM di Papua Barat di sidang Dewan HAM PBB.

Selama lima tahun terakhir, mamanfaatkan kajian periodic HAM di PBB, Vanuatu selalu konsisten mengkritik Indonesia soal dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.

Vanuatu selalu memanfaatkan kesempatan berbicara di Sidang Majelis Umum PBB untuk mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua Barat, termasuk pada tahun 2020 ini.

Seperti halnya kepala negara lainnya yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato virtual di Sidang Majelis Umum ke-75 PBB di New York, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman mengklaim bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat terus menderita akibat pelanggaran HAM, namun komunitas internasional seolah tak peduli.

Gerah dengan tudingan tahunan Vanuatu yang tidak mendasar, pada tahun 2020 ini Indonesia menggunakan hak jawabnya untuk menyanggah tudingan Vanuatu.

Namun ibarat bermain bola, Indonesia kali ini menggunakan strategi menyerang dengan langsung menusuk kotak penalti Vanuatu. Tentu saja dengan tetap menggunakan standar bahasa yang resmi, sopan dan elegan

"Sangat memalukan bahwa negara satu ini (Vanuatu) selalu memiliki obsesi berlebihan mengenai bagaimana Indonesia bertindak atau memerintah negaranya sendiri," tuding Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda Indonesia di PTRI New York dalam rekaman video pendek dari kompas.tv yang beredar di berbagai group Whatsapp pada Minggu (27/9/2020).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN