Mohon tunggu...
Arif A.
Arif A. Mohon Tunggu... Freelancer - Blockchain Enthusiast

Hai teman-teman namaku Arif, kamu juga bisa memanggilku Arif. Saya memiliki beberapa pengalaman di berbagai industri dan banyak peran dengan menangani banyak pekerjaan, saya juga memiliki pengalaman kerja dengan Cross Function atau beda divisi. Saya sangat tertarik dengan teknologi Informasi dan saya juga memiliki pengalaman tentang sales dan marketing. Saya memiliki motivasi tinggi, konsisten, dan optimis dalam bekerja. Saat ini saya berfokus pada teknologi Blockhain, saya sangat senang berdiskusi dan berbagi tentang hal ini kepada siapa yang membutuhkan wawasan dalam teknologi Informasi, Sales dan marketing, Cryptocurrency, dan Blockchain khususnya Vexanium. #Anda dapat belajar lebih dalam soal blockchain di https://belajarblockchain.id dan https://defi.co.id

Selanjutnya

Tutup

Gadget

Pemanfaatan Blockchain untuk Pemerintah dan Layanan Publik

6 Mei 2020   15:05 Diperbarui: 6 Mei 2020   15:04 1279 1 5
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana Adalah Platform Blog. Konten Ini Menjadi Tanggung Jawab Bloger Dan Tidak Mewakili Pandangan Redaksi Kompas.
Lihat foto
Implementasi Blockchain di Sektor Pemerintah dan Layanan Publik di seluruh dunia

Saat ini semakin banyak pemerintah yang bergabung dalam perlombaan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang projek percontohan teknologi blockchain setiap hari. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi blockchain untuk memberikan keamanan siber, optimisasi proses birokrasi, dan mengintegrasikan layanan yang terhubung sekaligus memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas. 

Blockchain(distribution ledger) sebagai teknologi dengan format buku besar yang didistribusikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aplikasi pemerintah dan sektor publik, contoh layanan pemerintah yang bisa memanfaatkan blockchain adalah mata uang digital / pembayaran, pendaftaran tanah(property pribadi), manajemen identitas digital, penelusuran rantai pasokan(supply chain), perawatan kesehatan, pendaftaran perusahaan, perpajakan, pemungutan suara (e-voting), dan manajemen badan hukum.

Dari kesuksesan implementasi blockchain pada sektor pemerintah dan layanan publik di luar Indonesia, maka di Indonesia pun memiliki potensi yang sama besarnya untuk melakukan implementasi teknologi blockchain, hingga saat ini di Indonesia hanya terdapat beberapa start-up project blockchain yang mampu bertahan di tengah persaingan yang sengit dan kondisi ekonomi yang sulit ini salah satunya adalah publik blockchain Vexanium

Pengaruh Blockchain di sektor pemerintah dan layanan publik sebagian besar berada pada belakang layar. Tetapi teknologi ini memiliki potensi untuk membuat berbagai layanan dan proses mereka menjadi lebih baik. Sekarang ini bagaimana seharusnya agen pemerintah untuk bisa melihat potensinya dan menggabungkannya  ke dalam sektor pemerintah dan layanan publik. Manfaat blockchain setelah diimplementasikan yang paling dirasakan adalah : keamanan, efisiensi, transparansi, kecepatan serta mudah diterapkan untuk organisasi sektor publik.

Artikel ini mengkompilasi daftar administrasi yang telah diluncurkan atau sedang bersiap untuk meluncurkan proyek blockchain di seluruh dunia di 20 negara:

Negara Bagian Amerika Utara

ilustrasi blockchain north america
ilustrasi blockchain north america

1.)Kanada :
+National Research Council of Canada (NRC) mengumumkan bahwa mereka telah membangun explorer blockchain Ethereum untuk bereksperimen dengan administrasi transparan dari kontrak-kontrak pemerintah, dan secara andal berbagi data dengan publik.
+Beberapa bulan kemudian, Pemerintah Kanada mulai mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain tambahan, yaitu IPFS.
+Program Bantuan Penelitian Industri NRC (NRC IRAP), menyelenggarakan sesi kickoff blockchain dan meluncurkan rencananya untuk menguji kelayakan teknologi blockchain dalam mengelola Perjanjian Kontribusi Program (pendanaan inovasi) dengan perusahaan kecil dan menengah Kanada. Eksperimen akan menyediakan kasus penggunaan nyata pertama dari jenisnya untuk pemerintah dan lembaga publik lainnya.
+Pemerintah Kanada (GC) menggunakan teknologi blockchain untuk mengeluarkan semacam CV digital kepada karyawan berbasis proyek, memberikan "catatan keterampilan dan pengalaman permanen, milik pribadi, dan aman bagi mereka."
+Pemerintah British Columbia, Ontario dan Kanada membentuk kolaborasi sumber terbuka, Verifiable Organizations Network (VON). VON memanfaatkan identitas kedaulatan diri untuk memungkinkan organisasi dan orang-orang yang menjalankan organisasi itu, untuk melakukan bisnis online dengan cara yang tepercaya.

2.)Meksiko
+Pemerintah Meksiko berencana untuk melakukan prosedur pengadaan publik di jaringan blockchain.
+Unit Pemerintah Digital - Kementerian Administrasi Publik Meksiko meluncurkan HACKMX, sebuah proyek yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk melacak dan memvalidasi tawaran untuk kontrak publik.
+Mantan Presiden Meksiko Vicente Fox sedang mengerjakan proyek yang mengintegrasikan blockchain dengan kegiatan pertanian lokal. Fox telah menyelidiki aplikasi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi di dalam pemerintah Meksiko.
+Pemerintah Meksiko mengesahkan undang-undang yang berjudul Undang-Undang Lembaga Teknologi Keuangan (Fintech Law), yang bertujuan untuk mempromosikan inklusifitas keuangan dan inovasi teknologi melalui kolaborasi antara regulator Meksiko, legislator, dan aktor swasta lebih lanjut yang penting di lapangan. Undang-undang ini juga memperkenalkan kerangka kerja untuk mengatur penggunaan cryptocurrency.
Amerika Serikat.

3.)Amerika Serikat
+Badan Proyek Penelitian Pertahanan Tingkat Lanjut (DARPA) menciptakan perisai cybersecurity blockchain - platform berbasis blockchain untuk mengirimkan pesan aman atau memproses transaksi yang dapat dilacak melalui berbagai saluran. Aplikasi ini akan digunakan secara berbeda untuk memfasilitasi komunikasi antara unit dan markas dan mengirimkan informasi antara perwira intelijen dan Pentagon.
+Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang, "Advokasi Inovasi untuk Membantu UU Penegakan Hukum" (H.R. 2613) yang menyerukan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) untuk melakukan studi tentang penggunaan blockchain, AI, dan teknologi lainnya.
Bagian 1646 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2018 (H.R. 2810) mensyaratkan bahwa blockchain dinilai untuk pekerjaan militer.
+Pusat Kesiapan Armada Sistem Angkatan Udara sedang mengerjakan prototipe blockchain yang diizinkan untuk melacak bagian-bagian penerbangan sepanjang siklus hidup mereka.
+Angkatan Udara Amerika Serikat menerapkan pendekatan Blockchain untuk proyek Supply Chain Additive Manufacturing Parts (BASECAMP) untuk mengamankan rantai nilai panjang dengan teknologi ledger terdistribusi.
+Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) Amerika Serikat menginvestasikan $ 49 juta untuk membangun A.I. dan solusi blockchain untuk mengurangi simpanan operasional dan biaya.
+Blockchain Trust Accelerator (BTA) di New America meluncurkan upaya kolaboratif selama dua tahun untuk mengemudikan sistem bertenaga blockchain untuk melacak kesehatan dan kesejahteraan pekerja pabrik.
+Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) mengajukan paten untuk menggabungkan teknologi blockchain dan sertifikat digital untuk mengotentikasi informasi pengguna.
+Departemen Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan serangkaian hibah untuk mengeksplorasi solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengamankan manajemen identitas digital.
+The Food and Drug Administration meluncurkan proyek percontohan yang mengeksplorasi kegunaan blockchain dalam pelacakan aman dan verifikasi obat resep.
+Pada tahun 2014, Layanan Pendapatan Internal Amerika Serikat mengklasifikasikan mata uang digital sebagai properti.
+Arizona memberlakukan undang-undang (HB 2417) yang secara eksplisit memberikan kontrak pintar efek hukum, validitas, dan keberlakuan yang sama dengan rekan kontrak standar mereka.
+Inisiatif Blockchain Delaware diluncurkan pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, para pejabat Delaware mulai mengeksplorasi memasukkan blockchain ke dalam berbagai komponen proses pengarsipan perusahaan. Sekarang, Delaware menggunakan teknologi blockchain untuk merampingkan registri bisnis. Blockchain Uniform Commercial Code (UCC) mengotomatiskan rilis dan pembaruan pengajuan UCC dan jaminan terkait.
+Wyoming legislatif mengeluarkan undang-undang (SF0125) yang mengubah Pasal 9 dari Kode Komersial Seragam Wyoming untuk mendefinisikan aset digital yang menggunakan blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan.
+Inisiatif Blockchain Illinois menguji pilot registrasi kelahiran berbasis blockchain, untuk menyelidiki identitas yang berdaulat dan aman bagi warga negara Illinois.
+Blockchain pertama yang disetujui pemerintah, mencatat kesepakatan real estat di Amerika Serikat terjadi di Vermont, karena sikap proaktifnya pada teknologi buku besar yang didistribusikan.
+Illinois menyelidiki lima proyek blockchain, termasuk pencatatan akta properti, kredensial akademik, registrasi penyedia layanan kesehatan, pasar kredit energi, dan pengamanan catatan vital.

Negara Bagian Amerika Selatan

ilustrasi blockchain south america
ilustrasi blockchain south america

4.)Argentina
+Program Akselerator Departemen Produksi dan Tenaga Kerja siap untuk menawarkan $ 50.000 hibah untuk mendukung startup blockchain.
+Identitas digital berbasis blockchain untuk proyek inklusi telah diumumkan di Argentina, dengan tujuan untuk meningkatkan akses warga ke layanan pemerintah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Gadget Selengkapnya
Lihat Gadget Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan