Meningkatnya Angka Pengangguran akibat Minimnya Lapangan Pekerjaan di Era Bonus Demografi

Bonus demografi diartikan sebagai keuntungan yaitu keuntungan ekonomi yang disebabkan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan pada saat bonus demografi adalah yang paling rendah yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah perjalanan penduduk. Rasio ketergantungan atau dependency ratio yang rendah berarti penduduk usia produktif (usia 15 -- 64 tahun) proporsinya besar. Bila penduduk usia produktif proporsinya besar, ini dapat menguntungkan negara. Karena mereka yang dapat menghasilkan (dari bekerja), sehingga roda perekonomian berputar dengan baik. Sedangkan usia non produktifnya (0-14 tahun dan diatas 65 tahun) proporsinya sedikit. Artinya mereka yang tidak menghasilkan ini ditanggung oleh usia yang produktif. Yang menanggung lebih banyak dari yang ditanggung, berarti ada penghasilan yang lebih yang dapat dialokasikan untuk hal lain seperti tabungan dan investasi. Inilah yang merupakan keuntungan ekonomi. 

Di Indonesia bonus demografi akan dicapai kira kira di tahun 2020-2035. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk kurang lebih 237 juta jiwa (Sensus Pendududk 2010) adalah negara urutan no 4 di dunia dalam jumlah penduduknya. Struktur penduduk Indonesia mulai berubah dari jumlah penduduk muda (<15 tahun) yang banyak menuju ke jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) yang banyak. Indonesia mulai masuk ke era transisi demografi atau perubahan stuktur penduduk dan kemudian akan masuk ke era bonus demografi. Bonus demografi di Indonesia yang akan terjadi di tahun 2020-2035 diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya sehingga Indonesia akan mendapat keuntungan. Apabila pemanfaatan bonus demografi tidak berjalan dengan baik, maka Indonesia akan mendapat petaka.

Bonus demografi selain memberikan keuntungan bagi pemerintah, juga dapat menjadi boomerang apabila pemerintah tidak menyiapkan sumberdaya manusianya maupun lapangan pekerjaannya. Berbicara mengenai kualitas sumberdaya manusia, maka dapat dilihat dalam Human Development Repot (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Indonesia pada tahun 2015 adalah 0,689 menempati rangking 113 dari 188 negara di dunia. Berdasarkan nilai tersebut maka Indonesia termasuk dalam kelompok medium human development. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai pemerintah Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut.

Isu ketenagakerjaan tidak akan lepas dari fenomena bonus demografi baik sebagai peluang ataupun tantangan. Berbicara mengenai ketenagakerjaan maka berapa banyak angka pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran ini harus dikurangi yang berarti pula makin terbukanya lapangan kerja dan makin siapnya penduduk usia produktif untuk terserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Penduduk usia produktif perlu memperoleh kemudahan akses pendidikan dan pelatihan. Sehingga keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing di dunia kerja. Ketersediaan lapangan kerja juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Pada era digital sekarang ini, internet menjadi salah satu hal penting, salah satunya adalah adanya aplikasi transportasi online seperti ojek dan taksi online.

Kebijakan yang dapat mendorong terbukanya lapangan kerja (misalnya melalui investasi) dan kemudahan membuka usaha menjadi pekerjaan rumah buat pemerintah. Dengan banyaknya penduduk usia produktif yang terserap lapangan kerja dan membuka usaha, ekonomi pun akan tumbuh disertai peningkatan PDB. 

Dari sinilah pertumbuhan ekonomi dimulai. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjadi agent of development dengan cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan teknologi. Solusi lainnya bisa dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. 

Selain itu pemerintah juga harus mampu menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan, menjaga aset-aset Negara agar tidak banyak dikuasai pihak asing yang pastinya akan merugikan dari sisi peluang kerja. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjadi pendukung utama pembangunan mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek yang dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri.

Daftar pustaka:

Falikhah, N. (2017). Bonus demografi peluang dan tantangan bagi Indonesia. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 16(32).

Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2018). Bonus Demografi Di Indonesia: Suatu Anugerah Atau Petaka. JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research), 2(3), 17-23.

Jati, W. R. (2015). Bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi: Jendela peluang atau jendela bencana di Indonesia. Populasi, 23(1), 1-19.