4. Andi Trasodiharto,Â
"Kami khawatirkan imbas peningkatan aktivitas di perairan Teluk Balikpapan dengan pindah nya ibu kota itu mengganggu kawasan tangkap nelayan," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Trasodiharto, yang dilansir Antara, Rabu (4/9/2019). (Â lihat disini )
5. Agus Bei, Peraih Kalpataru 2017,Â
"Sebanyak 85 persen lahan di Hutan Mangrove Center itu masih milik perorangan. (Pemindahan ibu kota) tanah menjadi mahal, saya pesimis ke depannya kalau tidak segera diambil alih negara," kata Agus Bei di Hutan Mangrove Center, Selasa, 27Â Agustus 2019.
Agus Bei menjelaskan, luas Hutan Mangrove Center di Balikpapan mencapai 150 hektare. Ia bersama komunitas lain menanam dan merawat mangrove sejak 18 tahun lalu. Ia berharap, kepemilikan tanah yang dikuasai negara dapat menjadi 100 persen. Saat ini, menurut catatan Hutan Mangrove Center, lahan yang dikuasai Pemerintah Kota Balikpapan baru mencapai 15 persen.
"Saya sudah sampaikan ke pemerintah kalau terus dimiliki perorangan, ketika berbicara bisnis, tidak menutup kemungkinan (pemilik lahan) akan melakukan reklamasi dan atau jual beli tanah," kata nya. Â (Â lihat disini )
Hal baru memang akan menuai pro kontra. Berbagai pendapat sah - sah saja bermunculan. Â Ada kekhawatiran. Ada ketakutan. Ada optimisme. Akan tetapi keputusan yang di ambil oleh Pemerintah tentunya setelah melewati pengkajian, pertimbangan, urgensi dan keperluan jangka panjang bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia, guna mewujudkan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945, setelah 74 tahun kita merdeka.
 Tentunya kita semua layak berbaik sangka kepada pemerintah, bukan sebaliknya. Kita layak tetap waspada dan saling mengingatkan seperti yang dilakukan Pak Amien Rais. Mungkin beliau mengkhawatirkan petaka penjajahan atas bangsa ini kembali terjadi, dalam bentuk lain. Tentunya kita semua tidak mengharapakan itu.  Saya yakin, tidak ada satupun anak bangsa ini yang mau di jajah kembali,!
Satu hal yang sangat penting mungkin pertanyaan kita semua, adalah dari mana duit nya? Pemerintah menyebut angka butuh sekitar 466 trilyun dana untuk pemindahan ibu kota baru ini. Apakah dari hutang? Jika dari hutang, maka saat ini Mei 2019, CNBC melaporkan hutang RI sudah menembus angka 5400 trilyun,! wow ! angka yang cukup fantastis di saat kondisi kita seperti  sekarang ini.  ( lihat disini )
Tapi mungkin Pemerintah punya cara menambah pendapatan negara dengan terobosan positif, mudah - mudahan dengan cara - cara yang tidak memberatkan masyarakat, seperti meningkatkan pajak perorangan, menaikkan tarif dasar listrik bagi masyarakat umum, menaikkan harga BBM, Air, menaikkan harga sembako, dan lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.Â
Kembali kepada sumber pendanaan ibukota baru, nampaknya Presiden Jokowi tak kalah akal, mensiasati situasi. Â Pemerintah berencana membentuk Badan otorita yang akan mengelola kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. Â hanya akan ada 40.000 Ha lahan yang dipakai untuk pembangunan di ibu kota baru. Â Sedangkan 140.000 Ha sisanya akan tetap sebagai lahan hutan yang berdampingan dengan kota baru tersebut.
