ASN Tangsel Pelayan publik atau Sekedar administrator

Harapan Warga, Kenyataan Birokrasi

Setiap hari, warga Tangerang Selatan datang ke kantor kelurahan, kecamatan, atau dinas dengan satu harapan: pelayanan cepat dan jelas.

Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya. Urusan KTP elektronik bisa berlarut, warga bolak-balik hanya untuk mendengar jawaban, "belum bisa dicetak, tunggu saja."

Begitu juga dengan izin usaha mikro. Masyarakat berharap cukup mengajukan online, cepat selesai. Tapi faktanya, masih ada yang harus menunggu berminggu-minggu karena alasan teknis dan administrasi.

Pertanyaannya: ASN Tangsel benar-benar pelayan publik, atau hanya administrator yang sibuk dengan tumpukan berkas?

Mengapa ASN Masih Tersandera?

Beberapa hal yang membuat pelayanan publik di Tangsel masih jauh dari ideal:

• Budaya birokrasi yang lebih fokus ke prosedur daripada hasil nyata.

• Inovasi digital yang ada, tapi belum maksimal dimanfaatkan.

• Evaluasi kinerja ASN yang kurang menekankan kepuasan masyarakat.

Akibatnya, citra ASN sebagai pelayan publik tidak muncul. Yang terlihat justru ASN sebagai penjaga meja administrasi.

Apa yang Harus Dilakukan?

Jika Pemkot Tangsel serius, ada beberapa langkah yang harus ditempuh:

1. Merit system dalam penempatan ASN: orang tepat di posisi tepat.

2. Budaya kerja baru: ASN bukan bos, tapi pelayan.

3. Pelatihan intensif: teknologi, komunikasi publik, dan manajemen perubahan.

4. Digitalisasi yang real, bukan sekadar aplikasi formalitas.

Bayangkan jika urusan KTP selesai dalam sehari, atau izin usaha mikro bisa langsung jadi secara online. Itu baru bukti nyata ASN melayani.

Penutup

Warga Tangsel tidak butuh birokrasi panjang, mereka butuh pelayanan cepat, ramah, dan transparan. ASN harus hadir dengan wajah melayani, bukan hanya mencatat dan menandatangani.

Pertanyaan kritis ini harus terus kita gaungkan:
ASN Tangsel, pelayan publik... atau sekadar administrator?