Jumlah anggota DPR dari 10 fraksi mencapai 560 orang. Terbagi ke dalam 11 komisi. Fungsi utama DPR adalah penyusunan anggaran, legislasi dan pengawasan. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR dituntut untuk paham terhadap persoalan-persoalan mendasar yang menerpa masyarakat Indonesia. Seorang anggota DPR harus menyuarakan yang tidak tersuarakan dan mengemban tanggungjawab sebagai representan rakyat ketika duduk di bangku anggota DPR.
Wakil memiliki arti perantara, pengemban tugas, pelaksana amanah rakyat. Ketika seorang anggota DPR terpilih, ia hendaknya sadar dan tahu akan tugas yang harus dijalankan sesuai dengan sumpah jabatan dan aturan undang-undang yang berlaku. Menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang diperankan serta tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan merupakan tangungjawab utama dalam diri seorang anggota DPR. Integritas dan kesetiaan pada amanah yang diberikan dimaknai sebagai tanggungjawab yang hendaknya dijaga dengan memberikan diri seutuhnya hingga kepercayaan yang telah diberikan tidak tergerus oleh tindakan inkonsisten dan amoral.
Sebagaimana terlihat, lembaga DPR adalah lembaga dengan tingkat kredibilitas terendah. Maraknya korupsi dan aksi amoral seperti perselingkuhan atau judi adalah fakta bahwa anggota DPR belum mampu mengemban amanah dan tanggungjawab dari rakyat. Apalagi, dalam menjalankan tugasnya, kerap kali tidak berpihak pada rakyat tapi pada pemodal dan oligarkhi. Penyusunan undang-undang yang tidak tepat sasar: seperti penambahan tunjangan anggota DPR di tengah tingkat kemiskinan yang tinggi, undang-undang yang melemahkan KPK sebagai lembaga anti rasuah sampai pada ketidakmampuan anggota DPR dalam menyelesaikan konflik internal hingga berbuntut pada mandeknya pembuatan hingga pengesahan undang-undang.
Kapasitas seorang anggota DPR juga dipertanyakan ketika menjabat, hal ini terlihat dari bentuk perumusan undang-undang dan penyusunan anggaran yang tidak memperlihatkan keberpihakan pada rakyat. Padahal, sebagai orang yang terpilih mewakili rakyat, kapasitas dan kompetensi yang umumpuni harus ditunjukan pada publik bahwa mereka layak mewakili 260-an juta rakyat Indonesia. Kualitas demokrasi terukur dari bagaimana seorang anggota DPR yang tergabung dalam berbagai komisi mampu menghasilkan peraturan yang memadai bagi keseluruhan rakyat.
Rakyat sudah muak dan jenuh dengan tingkah laku anggota DPR yang hanya mementingkan kepentingan diri dan partainya. Seringnya anggota DPR tertangkap tangan melakukan korupsi atau menerima suap atas hasil proyek atau demi penyusunan unang-undang yang memudahkan para pemodal merupakan potret buram amoralitas seorang anggota DPR. Dengan tunjangan yang tinggi dan fasilitas yang memudahkan harusnya seorang anggota DPR tidak tergoda melakukan korupsi atau menerima gratifikasi. Apabila, anggota DPR tidak menjaga martabat dan mempertahankan kewibawaan lembaga legislasi, tingkat golput akan makin tinggi dalam setiap pemilihan legislatif.
Suatu dekontruksi atas kebobrokan ini harus segera diprakarsai. Menjaga hubungan yang baik dengan rakyat dengan tetap memelihara nilai kejujuran dan keadilan serta pengawalan publik dan transparansi dalam setiap penyusunan undang-undang dan anggaran merupakan awalan memperbaiki citra anggota DPR. Spirit idealisme dan konsistensi dalam memperjuangkan suara rakyat tidak boleh mati ketika sudah duduk sebagai anggota DPR. Menghayati tugas, mengejawantahkan sumpah jabatan hingga mengakui bahwa nasib dan perjalanan bangsa ini ke depan bergantung pada bijaknya pengelolaan anggaran dan penyusunan undang-undang adalah pokok pikiran yang harus diinternalisasikan dalam diri setiap anggota DPR serta dipraktekkan dalam setiap kebijakan agar bangsa Indonesia semakin maju dan makmur dalam perjalanan kedepan.
Hakikat demokrasi terwujud dalam kehendak merakyat dari setiap representan anggota DPR dalam menyuarakan kepentingan umum sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
#anggotaKompasianersKupangÂ
