Krisis bahasa sedang melanda Britania Raya yang terkenal makmur dan makin memuncak akhir-akhir ini. Tepatnya di Belfast Barat, Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Apa yang terjadi di sana?
Warga Belfast Barat yang didominasi oleh penganut Katolik ini menuntut status resmi dan kesetaraan bahasa Irlandia (Irish Gaelic) seperti halnya Scottish Gaelic di Skotlandia dan Welsh di Wales. Tuntutan ini mengarah pada penggunaan bahasa Gaelik di pemerintahan dan juga papan petunjuk jalan di seluruh wilayah di Irlandia Utara.
Krisis dan perdebatan di pemerintahan Britania Raya terkait Republik Irlandia dan Irlandia Utara memang sudah berakhir. Porosnya ada di dua partai terbesar di sana; Partai Demokratik Unionis (Democratic Unionist Party atau DUP) yang pro pemerintahan Britania Raya dan Partai Republik Sinn Fein.
Keduanya memang dikenal saling bersebrangan dalam berbagai hal di pemerintahan Irlandia Utara, salah satunya penggunaan bahasa Gaelik yang makin rumit untuk dibicarakan.
Sejauh ini, pemerintah lokal Belfast Barat pendukung Partai Sinn Fein (Republicans) membolehkan papan petunjuk jalan dalam dwibahasa; bahasa Inggris dan Gaelik. Namun sebaliknya, di wilayah Belfast Timur yang didominasi warga pro-pemerintah (Unionist) secara eksklusif menggunakan bahasa Inggris di ranah publik.
Konflik budaya ini cukup rumit, mengingat Republicans dan Unionists punya pandangan berbeda dalam menyikapi gerakan bahasa Gaelik ini. Di satu sisi Republicans menganggap bahasa adalah ekspresi dari identitas sedangkan menurut Unionists hal ini bisa jadi senjata perang budaya di Britania Raya.
Menteri Agrikultur dari partai Unionist, Michelle McIlveen, bahkan pernah membuat keputusan kontroversial pada 2016 dengan memaksa mengganti nama kapal "Banrion Uladh" yang berbahasa Gaelik menjadi "Queen of Ulster" dalam bahasa Inggris.
Menurutnya, hal ini dalam rangka kebijakan satu bahasa di Irlandia Utara (Single Language Policy) dan juga menunjukkan identitas baru pemerintahan. Tentunya keputusan ini sangat disesali oleh banyak pihak yang mendukung gerakan bahasa Gaelik karena dianggap tidak adil.
Mirtn Muilleoir, Seorang anggota parlemen dari Partai Sinn Fein, mengatakan bahwa krisis bahasa ini adalah diskriminasi bagi rakyat Irlandia Utara, seperti yang dilansir Washington Post.
"Ada 170 Ribu yang bisa berbicara dan mengerti Irish Gaelic di Irlandia Utara. Jika kami tidak diterima, ini merupakan diskriminasi", terangnya.