Dari Desa ke Kota: Inisiatif Pembangunan yang Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan di Wilayah Terpencil

Data dan Statistik

• Isu kemiskinan di suatu daerah, bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Oleh karenanya, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim) mengukur hal tersebut dalam satuan Indeks kedalaman kemiskinan serta keparahan kemiskinan pada Maret dan September 2024 di Jawa Timur.
• Indeks keparahan kemiskinan di Jawa Timur mengalami peningkatan dari 0,313 pada Maret 2024 menjadi 0,350 pada September 2024. Indeks keparahan kemiskinan di perdesaan (0,523) lebih tinggi dibandingkan perkotaan (0,220) pada September 2024.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan peningkatan indeks keparahan kemiskinan meliputi:

• Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi: Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi terbatas, sehingga meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
• Pengangguran yang Meningkat: Semakin banyak masyarakat yang menganggur, angka kemiskinan pun meningkat.
• Pendidikan yang Rendah: Individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan dan wawasan yang terbatas, sehingga sulit bersaing di dunia kerja.
• Bencana Alam: Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta benda, sehingga meningkatkan kemiskinan.
• Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata: Kemiskinan bisa tetap tinggi meskipun pendapatan nasional tinggi jika distribusi pendapatan kurang merata.
• Keterbatasan Akses: Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, dan sarana prasarana pemukiman dapat menyebabkan kemiskinan.
• Lokasi Geografis: Perbedaan karakter geografis setiap daerah dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi.
• Inflasi: Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menambah kemiskinan baru. Kenaikan garis kemiskinan juga disebabkan oleh efek domino kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok5
• Pandemi Covid-19: Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.

Tantangan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi:

• Ketimpangan Wilayah: Ketimpangan wilayah dan ketimpangan kota-desa merupakan masalah pembangunan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk di Indonesia. Wilayah yang sudah maju atau kota-kota besar berkembang dengan sangat cepat sementara wilayah pedesaan berkembang lebih lambat tidak mengejar laju perkembangan wilayah yang sudah maju. Akibatnya ketimpangan ini semakin lebar yang pada gilirannya dapat mendorong permasalahan sosial, ekonomi, dan politik.

• Pendikotomian Desa-Kota: Pendekatan ini menganggap desa sebagai komponen dari berbagai aspek kota daripada sebagai satu unit ruang kehidupan.

• Stagnansi Kedaulatan Desa: Stagnansi kedaulatan desa dinilai sebagai penghambat pembangunan desa kota.

Strategi Mengatasi Ketimpangan dan Kemiskinan

Untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di wilayah terpencil, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi:

• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, dimana IPM dapat menentukan kualitas. Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
• Pengembangan Infrastruktur yang Merata: Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, termasuk jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi.
• Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Pembangunan yang dilakukan harus melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masyarakat lokal harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
• Pemanfaatan Teknologi: Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan publik di daerah-daerah terpencil. Pemerintah dapat mengembangkan platform digital yang menyediakan informasi tentang program-program pembangunan, peluang usaha, dan layanan publik lainnya.
• Kerja Sama Multisektor: Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi perlu bekerja sama untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di wilayah terpencil.

Pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam mengurangi ketimpangan. Banyak anak di wilayah terpencil tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas karena jarak yang jauh atau kurangnya fasilitas. Program seperti sekolah berasrama atau beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke kota dapat menjadi solusi. Selain itu, pelatihan keterampilan bagi pemuda desa dapat membuka peluang kerja di sektor formal maupun informal di kota. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi tenaga kerja yang siap bersaing, tetapi juga dapat membawa pengetahuan dan keterampilan kembali ke desa untuk membangun daerah asalnya.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar dapat diarahkan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, puskesmas, atau pusat pelatihan di desa-desa terpencil. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada kota, tetapi juga memperhatikan kebutuhan daerah pedesaan.

Dari desa ke kota, inisiatif pembangunan yang terintegrasi dapat menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di wilayah terpencil. Dengan memperkuat infrastruktur, memberdayakan ekonomi lokal, meningkatkan akses pendidikan, dan membangun kolaborasi yang solid, dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat, baik di desa maupun di kota. Pada akhirnya, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan akan membawa kemajuan bagi seluruh bangsa.

Pembangunan desa juga merupakan kunci untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di wilayah terpencil. Dengan inisiatif pembangunan yang tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat lokal, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama multisektor, diharapkan kesenjangan antara desa dan kota dapat diperkecil, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil dapat ditingkatkan. Meskipun masih banyak tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, komitmen dan kerja keras dari semua pihak akan membawa perubahan positif bagi pembangunan Indonesia yang lebih merata dan inklusif.

Perjalanan pembangunan dari desa ke kota bukanlah sekadar perpindahan fisik, melainkan sebuah transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Inisiatif pembangunan yang berfokus pada wilayah terpencil memegang peranan krusial dalam menjembatani kesenjangan yang menganga antara desa dan kota, serta mengentaskan kemiskinan yang membelit masyarakat di daerah-daerah yang kurang beruntung.