Herman Deru Ajak Semua Penyelenggara Pilkada Bersikap Profesional

Perhelatan Pilkada Sumsel 2018 merupakan wujud dan mekanisme demokrasi. Pilkada juga merupakan sarana manifestasi kedaulatan rakyat dan pengukuhan bahwa rakyatlah yang menentukan siapa pemimpin yang dikehendakinya. Melalui pilkada rakyat akan mengevaluasi siapa pemimpin yang disukainya, siapa yang tidak disukainya. Rakyat yang akan menentukan siapa bisa lanjut memimpin, siapa harus diganti. Pilkada bukanlah ajang membangun kekuatan politik berbasis keluarga dan kelompok apalagi untuk membangun dinasti politik.

Dalam pilkada rakyat yang harus berdaya bukan diperdaya, suara mereka harus tulus murni sesuai nurani bukan dibeli dan diiming-imingi sejuta janji. Karena itulah momen istimewa yang berlangsung lima tahunan ini harus dijaga marwahnya, jangan sampai pilkada Sumsel ternoda oleh perilaku segelintir manusia yang bernafsu berkuasa sehingga menghalalkan segala cara. Demikian kesimpulan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan pilkada Sumsel 2018 di Palembang, hari ini, 7/12.

Ketua Forum Pemerhati Pilkada Agusta Surya Buana menyatakan Pilkada Sumsel masuk dalam kategori rawan pelanggaran, terutama berkait dengan pengunaan dana negara, penyalahgunaan kewenangan pemimpin yang sedang berkuasa dan keterlibatan ASN. Agusta mengkhawatirkan terjadinya mobilisasi birokrasi pemprov Sumsel dan Pemkab MUBA untuk memenangkan putera kandung gubernur. Demikian juga Pemkab Lahat, jika Aswari mencalonkan. Karenanya ia meminta Bawaslu, Panwaslu dan seluruh pemerhati untuk memelototi Pilkada Sumsel ini. 

Agusta meminta semua menjaga kebersihan pesta Pilkada jangan sampai demokrasi tercela karena ASN tidak netral. Ia menegaskan kekuasaan yang ada jangan sampai dipakai untuk memihak, apalagi sampai menggunakan APBD baik melalui bansos maupun jenis lainnya untuk memenangkan salah satu paslon.

Agusta menambahkan pentingnya pengawasan publik termasuk saat ini, dimana proses negosiasi pengusungan pasangan calon sedang berlangsung. Secara umum partai yang sudah secara resmi mendeklarasikan dukungan disertai bukti surat dukungan dari pengurus DPP adalah Partai Nasdem untuk Herman Deru dan Mawardi Yahya, kemudian PAN untuk Herman Deru. Selanjutnya Partai Golkar untuk Dodi Reza Alex. 

Lalu ada PPP dan PBB untuk Ishak Mekki. Partai lain diluar yang disebut, semuanya belum mengeluarkan dukungan resmi bahkan Partai Gerindra dan Partai Demokrat sekalipun belum ada surat resmi dukungannya untuk Aswari maupun Ishak Mekki. Demikian juga DPP PKB belum secara resmi menyatakan dukungan ke Dodi.

Agusta mengingatkan jangan sampai proses pengusungan ini jadi ajang politik dagang sapi, karena yang rugi adalah rakyat Sumsel sendiri. Apa yang disampaikan Agusta tersebut ditanggapi positif oleh Calon Gubernur Sumatra Herman deru. Saat dihubungi media, Herman Deru mengatakan pihaknya percaya penyelenggara pemilu akan berlaku profesional dan imparsial. Ia pun tidak mempersoalkan kedudukan bakal lawan tandingnya yaitu Dodi Reza Alex yang kini menjabat Bupati Muba demikian juga ayah kandungnya yang menjabat gubernur Sumsel.

Deru meyakini, sepanjang semua pihak berpijak pada aturan yang berlaku dan para penyelenggara pilkada termasuk didalamnya badan pengawas bekerja secara profesional, pelanggaran bisa dipantau. Deru juga menghimbau partisipasi masyarakat untuk memantau jalannya pilkada, agar semua berlangsung lancar, aman, damai dan tanpa kecurangan.

Deru percaya semua orang mau pilkada berlangsung lancar. Menurutnya, era kecurangan dan mobilisasi aparatur negara sudah berakhir. Baginya, tak ada ruang untuk berbuat curang, meski kemungkinan selalu ada. Tapi menurut Deru di era medsos, semua bisa melaporkan kecurangan sekecil apapun melalui akun media sosialnya masing-masing, juga bisa ditembuskan ke penyelenggara sebagai laporan. Karena itu, Deru meyakini pilkada Sumsel akan berjalan baik.

Saat ditanya soal fungsi pilkada sebagai sarana evaluasi rakyat, Deru menjawab setuju. Baginya pilkada jelas merupakan tempat yang absah untuk rakyat bertindak dan menggunakan kekuasaannya atas hak memilih. Menurutnya, Pilkada merupakan sarana untuk rakyat mengevaluasi pemimpinnya. 

Baginya, kalau rakyat selama ini merasa tidak diperhatikan, jalan pada rusak, hidup susah, macet dan seterusnya haru menggunakan hak pilihnya.  Mantan Bupati OKU Timur ini pun mengingatkan agar rakyat memilih figure yang akan memperbaharui itu, jangan pilih yang akan melanjutkan persoalan tersebut.