Memasuki tahun 2018, fitnah politik yang tersebar di media sosial semakin masif. Hal tersebut seiring dengan kerasnya kontestasi politik pada momen Pilkada serentak dan Pilpres tahun depan.
Berbagai fitnah tersebut tak hanya disebarkan oleh mereka yang awam saja, melainkan juga oleh para tokoh politik itu sendiri.
Seperti misalnya oleh Muhammad Rifai Darus yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
Ia melalui akun twitternya @rifaidarusm memposting tweet yang berisi fitnah pada Presiden Joko Widodo. Ia menyebut bahwa Indonesia sedang darurat demokrasi saat ini karena (1) Negara tidak hadir saat; (2) Polri dan BIN jadi alat kekuasaan, (3) kriminalisasi hukum, (4) petinggi TNI/Polri aktif dalam politik Pilkada, (5) Suara keadilan rakyat tidak lagi didengar.
Tweet tersebut diakhiri dengan memention akun Presiden Jokowi, @jokowi. Â Adapun postingan itu tepat pada 3 Januari 2018 pukul 21.38.
Tak berhenti di situ saja, postingan Rifai Darus itu kemudian diretweer oleh koleganya sesama pengurus DPP Partai Demokrasi, Ferdinand Hutahean.
Sebenarnya terdapat banyak 'gagal paham' sendiri dari tweet Rifai Darus itu. Misalnya soal tudingan Polri dan BIN yang menjadi alat kekuasaan.
Hal tersebut bisa dipastikan memang propaganda hitam Rifai Darus untuk menyudutkan Polri dan BIN seakan-akan merupakan alat penguasa. Tentunya, tudingan itu sangat sesat dan tidak disertai fakta yang memadai.
Dari itu juga terlihat bahwa Rifai Darus sebenarnya gagal paham untuk mengartikan perbedaan antara alat kekuasaan dan alat negara.
Polri dan BIN pada dasarnya memang alat negara. Namun memiliki peran dan fungsi yang berbeda.
Polri adalah alat negara dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga stabilitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri tidak bermain di ranah politik namun di ranah hukum.
