Oleh Veeramalla Anjaiah
Setiap tahun pada tanggal 5 Februari, Pakistan memperingati Hari Solidaritas Kashmir (KSD) untuk menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat Kashmir dan menceritakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan India di sana.
Ide KSD datang dari politisi radikal dari partai Jamaat-e-Islami di Pakistan pada tahun 1990. Tahun berikutnya, Perdana Menteri Pakistan saat itu Nawaz Sharif menyerukan mogok kerja solidaritas satu hari untuk Kashmir. Pada tahun 2004, Pakistan memutuskan untuk memperingati 5 Februari sebagai KSD.
Sangat aneh bahwa Pakistan, negara yang bertanggung jawab atas semua pembunuhan pada tahun 1947, tiga perang dan perang proksi sejak tahun 1989, berbicara tentang solidaritas dengan warga Kashmir. Berapa ribu warga Kashmir yang terbunuh dalam serangan teror yang disponsori Pakistan selama ini?
Anehnya, Pakistan mengatakan bahwa India adalah kekuatan pendudukan di Jammu dan Kashmir (J&K). Apakah itu benar?
J&K merupakan bagian integral dari India karena wilayah tersebut secara sah bergabung dengan India melalui penandatanganan Perjanjian Aksesi pada tahun 1947.
Sebelum tahun 1947, J&K adalah wilayah kerajaan (princely state) yang merdeka. Baik India maupun Pakistan tidak mempunyai hak atas negara ini. Pada masa kemerdekaan India, terdapat 565 wilayah kerajaan. Penguasa J&K Raja Hari Singh tidak ingin bergabung dengan India atau Pakistan. Mayoritas penduduknya adalah Muslim dan mereka tidak ingin bergabung dengan Pakistan.
Muslim Kashmir menolak Pakistan, yang didirikan atas dasar agama. Karena Kashmir berada di wilayah dengan sedikit ketegangan komunal. Umat Hindu, Muslim dan Buddha hidup bersama dalam persahabatan di Kashmir.
Pakistan yang tidak sabar dan panik menyerbu J&K melalui milisi Pashtun dan tentara berpakaian sipil pada tanggal 22 Oktober 1947. Mereka menjarah, merampok negara dan melakukan genosida terhadap masyarakat Kashmir. Pasukan Pakistan menduduki wilayah J&K yang luas.
"Itu adalah hal yang mengerikan, namun Kashmir pun masih dijarah, penduduknya dibunuh, terjadi pembakaran dan seruan panik datang kepada kami dari masyarakat Kashmir, selain dari Penguasa. Itu adalah keputusan yang sangat sulit untuk diambil," lapor situs web ThePrint mengutip pernyataan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru.
Raja Hari Singh meminta bantuan India tetapi India menolak. Setelah berkonsultasi dengan masyarakat Kashmir, terutama pemimpin mayoritas Muslim Sheikh Abdullah, ia menandatangani Instrumen Aksesi pada 26 Oktober 1947 dan menyetujui J&K ke India secara sah.
Karena J&K adalah bagian dari India, maka tugas India adalah melindungi J&K dari penjajah asing. Ia menerbangkan pasukannya ke Srinagar dan membebaskan sebagian besar J&K.
Indialah yang pergi ke PBB pada tanggal 1 Januari 1948 dengan harapan bahwa badan internasional tersebut akan memberikan tekanan pada Pakistan untuk menarik pasukannya dari J&K dan menghentikan perang.
Jika India adalah kekuatan pendudukan, mengapa India melakukan intervensi PBB?
Perlu dicatat bahwa India datang ke J&K secara legal dan Pakistan datang ke sana secara ilegal dengan menggunakan kekuatan militer.
Pakistan telah membicarakan pemungutan suara PBB di J&K di berbagai forum dan di KSD.
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan dua resolusi tentang J&K. Yang pertama adalah Resolusi DK PBB No. 39 tanggal 20 Januari 1948 dan yang kedua adalah Resolusi No. 47 tanggal 21 April 1948. Faktanya, DK PBB telah mengeluarkan belasan resolusi tentang J&K.
Resolusi 47 meminta Pakistan untuk mengamankan penarikan pasukannya dan proksinya, yang diikuti dengan penarikan pasukan India. PBB kemudian akan membentuk Pemerintahan Plebisit sementara di Kashmir, dengan mandat untuk melakukan pemungutan suara yang adil dan tidak memihak "mengenai masalah aksesi negara tersebut ke India atau Pakistan". Penarikan pasukan Pakistan dan India merupakan prasyarat untuk pemungutan suara.
Pakistan tidak pernah menarik pasukannya dari wilayah pendudukan. Karena Pakistan tidak mematuhi Resolusi PBB, India menolak untuk menarik pasukannya. Karena syarat utama tidak terpenuhi, PBB membatalkan gagasan pemungutan suara di J&K.
Sudah 76 tahun sejak PBB mengeluarkan resolusi pertamanya tentang J&K. Apakah masih relevan untuk membicarakan resolusi PBB?
Pakistan sering mengangkat situasi hak asasi manusia di J&K India. Pakistan sangat frustrasi karena negara-negara barat dan bahkan negara-negara Islam tidak mendengarkan narasi Pakistan tentang pelanggaran hak asasi manusia di J&K.
Pakistan sendiri terkenal sebagai pelanggar hak asasi manusia.
Konflik Kashmir hanyalah sebuah retorika dan juga merupakan garis hidup bagi militer Pakistan untuk mencetak uang dan mempertahankan kekuasaan absolut dalam segala aspek kehidupan di Pakistan.
Kemudian terjadilah Perjanjian Shimla antara Pakistan dan India. Sejak India dan Pakistan menandatangani Perjanjian Shimla pada tahun 1972, New Delhi menolak untuk menerima peran PBB atau pihak ketiga mana pun di J&K, dengan menyatakan bahwa ini hanyalah masalah bilateral.
Pakistan dan India menandatangani Perjanjian Shimla di tahun 1972 setelah perang Indo-Pak pada tahun 1971 terkait masalah Pakistan Timur. Pakistan kalah perang. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Pakistan saat itu Zulfikar Ali Bhutto dan Perdana Menteri India saat itu Indira Gandhi.
Poin-poin yang disepakati kedua negara adalah sebagai berikut:
Kedua negara akan mengadakan pembicaraan langsung untuk penyelesaian damai seluruh perselisihan dan permasalahan dan tidak akan ada perantara atau pihak ketiga.
Fasilitas transit akan dibangun agar masyarakat kedua negara bisa maju.
Sedapat mungkin, kerja sama bisnis dan ekonomi akan segera pulih.
Wilayah Pakistan yang direbut oleh India selama perang tahun 1971 akan dikembalikan.
Kedua negara akan bekerja sama untuk mempromosikan ilmu pengetahuan dan budaya.
Mereka harus selalu menghormati kesatuan nasional, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik dan persamaan kedaulatan satu sama lain.
Kini Pakistan mengangkat isu Kashmir pada 5 Februari setiap tahunnya. Ini adalah negara yang tidak memenuhi ketentuan PBB dan mengabaikan Perjanjian Shimla.
Pada tahun 2019, India menghapus Pasal 370 dan 35A dengan menghapus status khusus J&K. Pada bulan Desember 2023, Mahkamah Agung India mengesahkan penghapusan status khusus J&K.
Sejak tahun 2019, kekerasan telah menurun drastis di J&K dan pemerintah India telah menghabiskan banyak uang untuk pembangunan dan infrastruktur. Tahun lalu, delegasi G20 mengunjungi J&K dan kawasan tersebut sedang mengalami ledakan industri pariwisata.
Sudah saatnya untuk memikirkan cara-cara baru demi menyelesaikan masalah J&K daripada membicarakan resolusi PBB.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
