Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Tanah Datar

Analisis Pendapatan dan Pengeluaran  

Pada Kabupaten Tanah Datar 2023

            Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai "Luhak Nan Tuo" . Beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Yaitu X Koto,Batipuh, Batipuh Selatan, Lima Kaum, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Padang Ganting, Pariangan, Rambatan, Salimpaung,Sungai Tarab, Sungayang, Tanjuang Baru, Tanjung Emas. Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar.

A. Pendapatan di Kabupaten Tanah Datar 2023

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang yang masuk kedalam kas daerah dalam satu periode anggaran tertentu, yang menjadi hak daerah tersebut dan dapat dipergunakan sepenuhnya untuk membiayai pengeluaran daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar bersumber dari berbagai sektor, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain yang sah.

Pada Pendapatan Asli Daerah PAD di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 dengan realisasi pendaptan Rp150.888.841,00. Pada Pendaptan Transfer dengan raelisasi pendapatan Rp1.027.425.833,00 dan 

pada Pendapatan Lainnya yang Sah ditahun 2023 realisasi  pendapatan sebesar Rp3.157.882,00. Sehingga total seluruh realisasi pendaptan Rp1.257.464.482,00.

B. Apakah Sudah Melebihi Target Pendapatan di Kabupaten Tanah Datar pada 2023? Dan Apa Pendapatannya yang Paling Banyak?

Untuk menjawab pertanyaan diatas dapat kita jawab melalui atau melihat data BPS Tanah Datar pada bagian pendapatan, dimana pendapatan yang telah ada pada tahun 2023 sudah mencapai atau bahkan melebihi target. Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) target pendapatan Rp148.527.936,00 sedangkan realisasi pendapatan yang di dapatkan Rp150.888.841,00 dengan persentase 101,59 dimana pendapatan ini sudah melebihi target pendapatan.

Pendapatan Transfer Pemerintah pusat target pendapatan Rp1.019.533.921,00 yang pendapatannya didapatkan Rp1.027.425.833,00 dengan persentase 100,77, dimana pendapatan ini melebihi target.

Pendapatan Lain-lain yang sah dengan target Rp3.320.000,00 mendapatakan pendapatan Rp3.157.882,00  yang persentasenya sebesar 95,12, diamana pada pendapatan ini belum mencapai target pada pendapatan.

Dari beberapa pendapatan diatas pendapatan yang paling banyak di Kabupaten Tanah Datar ialah Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat yaitu dengan target Rp1.019.533.921,00 dan pendapatan realisasinya Rp1.027.425.833,00 dengan persentase 100,77.

C. Pengeluaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 2023

Ada beberapa pengeluaran daerah Tanah Datar yaitu Belanja Operasional Rp955.299324,20, Belanja Modal Rp139.528.482,64, Belanja Tak Terduga Rp954.498,51, dan Belanja Transfer Rp168.093.674,95 yang pada tahun 2023 jumlah total anggaran belanja di Kabupaten Tanah Datar ialah Rp1.263.875.980,00 dengan persentase 93,40.

D. Apakah Sudah Sesuai Target? Apa yang Menjadi Pengeluaran Paling Banyak?

pengeluaran daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun yang sama tidak mencapai target yang direncanakan. Meskipun anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp1.353.250.990,37, realisasi pengeluaran hanya mencapai Rp1.263.875.980,30. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana anggaran dan penggunaan aktual dana. Salah satu sorotan utama dari data pengeluaran adalah penggunaan dana terbesar untuk belanja operasional, yang mencapai Rp 955.299.324,20.  Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, terutama dalam hal belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Tanah Datar telah berhasil dalam meningkatkan pendapatannya, masih ada tantangan yang perlu dihadapi dalam mengelola pengeluaran agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan fokus pada penggunaan anggaran yang lebih efisien dan efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Kritik dan Saran untuk Pengembangan Daerah Tanah Datar

Berdasarkan data yang diberikan, berikut adalah kritik dan saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan daerah Kabupaten Tanah Datar:

• Kritik:

Meskipun pendapatan daerah melebihi target, namun pengeluaran daerah masih belum mencapai target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Porsi belanja operasional yang cukup besar (Rp 955.299.324,20) mengindikasikan bahwa alokasi anggaran masih terlalu terfokus pada pengeluaran rutin daripada belanja modal atau investasi pembangunan.

Belanja modal yang relatif rendah (Rp 139.528.482,64) dapat menghambat upaya pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Pendapatan yang paling besar berasal dari transfer pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar masih sangat bergantung pada pendapatan dari sumber eksternal daripada mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.

• Saran:

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan memperbaiki koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar target pengeluaran dapat tercapai dengan lebih baik.

Alokasi belanja operasional perlu diefisienkan, sementara belanja modal perlu ditingkatkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) perlu ditingkatkan, seperti melalui pengembangan sektor pariwisata, pertanian, atau industri kecil dan menengah, untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu menjadi prioritas untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi, dapat membantu mengidentifikasi peluang pengembangan ekonomi daerah dan merumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkannya.

Dengan memperhatikan kritik dan saran tersebut, diharapkan Kabupaten Tanah Datar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan mendorong pembangunan yang lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat.