Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok atau kaidah negara yang bersifat fundamental, serta mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Alinea 1 Pembukaan UUD 1945 berbunyi: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Hal ini dapat kita lihat dengan adanya upaya pemerinta dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi di Indonesia pada saat terjadi pandemic covid 19.
Sejak Covid-19 masuk ke negara Indonesia banyak sekali ragam perubahan yang sama-sama kita rasakan hingga April 2021. Covid-19 memaksa manusia untuk hidup lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan mengurangi mobilitas bepergian kita. Perubahan demi perubahan terjadi pada masyarakat Indonesia, perubahan tidak semata-mata hanya pada masyarakat kecil atau menengah saja, namunperubahan ini sudah terjadi pada semua kalangan dan lapisan pada masyarakat(Deti Mega Purnamasari 2020). Covid-19 tidak semata-mata hanya mengincar nyawa manusia, tetapi juga perlahan membuat perekonomian pada masyarakat menjadi lumpuh dan mengalami keterpurukan. Berdasarkan data BPS Kota Malang mencatat, angka kemiskinan di Kota Malang, Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 4,44 persen dari sebelumnya 4,07 persen. BPS Kota Malang memprediksi angka kemiskinan akan terus meningkat seiring kenaikan angka Covid-19 di Kota Malang. Covid-19 sangat mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan di Kota Malang, yang berdampak pada perputaran ekonomi di Kota terbesar kedua di Jawa Timur. Dengan demikian, angka kemiskinan 4,44 persen dari total jumlah penduduk di Kota Malang sebanyak 38,77 ribu Kota Malang masuk pada kategori masyarakat miskin, angka ini jauh mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Bilal Ramadhan 2021).
Pemerintah Kota Malang hingga saat ini masih menekan para warga masyarakatnya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), saat berada diluar rumah. Protokol 3M adalah hal wajib yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan terutama di masa pandemic Covid-19 seperti saat ini, 3M diharapkan mampu memutuskan mata rantai penularan virus Covid-19 di Kota Malang(Ririn Pakaya 2021).
Perlindungan sosial diberikan pemerintah melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemerintah lainnya.
- Bantuan Sosial
Bantuan Sosial adalah program berupa pemberian bantuan yang bersifat non-contributory (tanpa iuran) yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Sasaran program bantuan sosial adalah masyarakat miskin dan rentan. Basis data penerima bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Kartu Sembako
- Program Indonesia Pintar (PIP)
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Jaminan Sosial
Jaminan Sosial dikenal juga dengan asuransi sosial, adalah program yang bersifat contributory, yaitu adanya kontribusi iuran dari peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Sasaran program jaminan sosial adalah seluruh masyarakat Indonesia.
Program jaminan sosial meliputi:
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang wajib untuk seluruh masyarakat
- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib untuk seluruh pekerja, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT)
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
- Program perlindungan sosial lainnya
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
- Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
- Kartu Prakerja
- Subsidi Listrik dan LPG
- Pada masa Pandemi Covid-19, pemerintah memberikan perlindungan sosial antara lain:
- Diskon Listrik
- Bantuan Beras
- Bantuan Subsidi Upah
- Bantuan Kuota Internet
