oleh : Anisa salsabila el-faruq
(pemerhati kebijakan public)
Terbitnya peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan No 14 tahun 2018  yang mengatur sistem zonasi dalam menseleksi perserta didik baru disetiap sekolah baik SD, SMP & SMA dengan tujuan pemerataan pendidikan  serta menghilangkan paradigma sekolah favorit dan sekolah "buangan" karena semua peserta didik pantas mendapatkan pendidikan terbaik dengan kwalitas fasilitas terbaik pula , ini merupakan salah satu alasan penting diterapkannya sistem tersebut,  menurut kemendikbud.
Nampaknya kebijakan ini tak semulus yang dibayangkan pak mentri muhadjir effendi, sistem  yang sudah berjalan dua tahun belakangan ini menuai banyak protes dari masyarakat,kekecewaan itu juga datang dari anak pejabat public yakni pak ridwal kamil yangmana anaknya zara menjadi "korban" zonasi dengan mekanisme yang menitikberatkan pada jarak antar sekolah dengan rumah siswa.  90%  siswa radius zona terdekat,5% siswi berprestasi & 5% siswi pindahan atau korban bencana alam hal ini justru menimbulkan polemic baru,Â
Tak ayal lagi  ribuan  siswa berprestasi justru tidak lolos masuk ke sekolah yang hendak dituju, sehingga  ratusan wali murid melakukan demo diberbagai daerah sekaligus dan  surat kritikin dikirimkan ke kemdikbud & KPAI terus mengalir bahkan parahnya  penyanderaan salah satu kepala sekolah oleh wali murid,ini menjadi hal baru sekaligus catatan hitam dalam dunia pendidikan di negri zamrud khatulistiwa.
Minimnya sosialisasi yang dilakukan dianggap sebagai alasan utama atas kekisruhan yang terjadi,namun jika ditelaah lebih mendalam pokok permasalahannya tidak sekedar perkara teknis semata sebab muaranya ada pada satu hal yang itu berdampak pada akses pendidikan yang sulit, kurikulum yang kerapkali berganti, kwalitas pendidikan yang tidak merata, serta fasilitas sekolah seadanya bahkan  sekedar ruang belajar & kamar mandi ada  saja yang sangat memprihatinkan,lain halnya jika para orang tua mampu bayar ongkos belajar dengan harga selangit maka ia bisa memasukkan anaknya di sekolah elit dilengkapi berbagai labarotorium dan kecanggihan teknologi lainnya.
Melihat fakta yang tengah terjadi,maka muncul pertanyaan besar dimana korelasi zonasi dengan pemerataan pendidikan serta memermudah akses pendidikan, dan ironisnya sampai kapan kebijakan itu diberlakukan?
Dunia pendidikan kita hari ini masih jauh dari kata ideal, mulai dari seleksi masuknya yang menyita banyak energi, proses didalamnya juga tak optimal sehingga berdampak output yang dilahirkan malah menjadi beban atau justru sampah masyarakat. Problematika pendidikan memanglah menjadi PR besar bagi bangsa ini,kian hari masalah kian rumit  sama halnya dengan gumpalan benang kusut, ketika  ditarik malah semakin ruwet nyaris tak ketemu ujungnya dimana dan bagaimana bentuknya,walaupun sudah banyak mengambil langkah serta menerbitkan peraturan baru namun tak kunjung menemui titik terang yang ada justru menambah pelik dan kompleks  masalah yang ada padahal pendidikan merupakan hak pokok untuk semua warga Negara tanpa melihat kasta, ras, suku, agama serta keberadaannya dipusat atau pelosok Negri. Semua wajib mengenyam pendidikan terbaik tanpa tapi,tanpa nanti dan Negara berkewajiban menyediakan hal tersebut.
Sayangnya realita berbicara lain karena prinsip dasar yang dijadikan pijakan pendidikan saat ini melanggengkan kecurangan dan diskriminasi dalam kasta pendidikan. Problem diatas hanya masalah hilir  yang itu tidak mungkin tertangani dengan cepat dan cermat  apabila kita tidak menyentuh di hulu dan menyelesaikan akar permasalahnnya yakni diadopsinya sistem kapitalis yang menjadi biang kerok sekaligus rahim yang melahirkan pendidikan sekuler, menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan pendidikan yang terus terjadi dari input hingga outputnya, pendidikan sekulerisme  merupakan  pil pahit yang harus dirasakan. kericuhan seleksi murid baru bagian dari list panjang masalah pendidikan saat ini, belum lagi generasi tik tok,kekerasan seksual disekolah,serta para koruptor yang mengantongi ijazah S1 bahkan S2 kerapkali melakukan kecurangan dan manipulasi data untuk memuluskan urusannya  artinya kegagalan pendidikan sekuler sangat mencolok,terpapar jelas  dipelupuk mata.
 Negara adalah pihak yang berwenang mengatur dan mengelola  masyarakatnya dengan seperangkat aturan tertentu  yang mengikat warga dan instansi termasuk bidang pendidikan , maka jika serius ingin mewujudkan pendidikan yang merata dengan kwalitas unggul dan mendunia maka campakkan sistem kapitalisme dalam tempo sesingkat-singkatnya dan lihatlah bagaimana kedigdayaan peradaban islam dalam mengatur kehidupan termasuk pendidikan, islam sebagai sistem kehidupan  yang sangat mengahargai ilmu dan pendidikan sebagaimana wahyu pertama kepada nabi Muhammad "bacalah" artinya memahami,mempelajari,menelaah serta meneliti merupakan hal yang penting & utama, aktivitas tholabul ilmi menjadi kewajiban hingga negara pada saat itu memastikan semua bisa mendapatkan pendidikan terbaik tanpa ada pertimbangan ,ras,suku,agama serta tak dipungut biaya dan tak ada seleksi zonasi tentunya bahkan Keberhasilan sistem islam dalam mengelola pendidikannya membuat Raja inggris, swedia dan norwegia yakni Raja Goerge II  memohon kepada khalifah Hisyam III untuk mengizinkan putri,anak pemuka --pemuka inggris dan rakyatnya dapat menimba ilmu dalam naungan sistem islam. jarak ribuan mil tak menjadi persoalan untuk bisa masuk dan menikmati pendidikan terbaik karena sistem islamlah yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan seantero dunia.
 Penemuan serta jutaan karya cendiakawan yang lahir dari rahim sistem islam di masa lalu tercatat rapi dalam sejarah dunia dan menjadi refrensi penting bagi manusia dewasa ini baik dalam bidang sains,matematika,geografi,kedokteran dan sebagainya lain halnya dengan pendidikan ala sistem kapitalisme terbukti gagal dalam segala hal.
