Jokowi mengambil kebijakan memblokir jaringan internet di Papua dan Papua Barat selama dua pekan mulai 21 Agustus 2019.
Kebijakan memblokir jaringan internet oleh presiden ini atas dasar siaran pijakan pers. Alasan pemerintah mengambil kebijakan untuk memblokir jaringan internet di Papua hanya atas dasar untuk mengantisipasi penyebaran hoaks ditengah protes warga yang memanas di Papua dan Papua barat
Kebijakan yang diambil oleh presiden untuk memblokir jaringan internet di Papua mendapat respon gugatan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR.
Gugatan pertama kali terkait kebijakan pemerintah dan Kemenkominfo didaftarkan pada tanggal 21 November 2019
Menurut direktur SAFEnet, Damar Juniarto mengatakan kepada ABC Indonesia bahwa kebijakan presiden ini harus digugat di pengadilan karena tidak sesuai dengan aturan hukum. "Ada beberapa prasyarat yang tidak dipenuhi dalam pemadaman internet di Papua," kata Damar kepada Hellena Souisa.
