Andrian Habibi
Andrian Habibi Pegiat Ham dan Demokrasi

sederhana dalam kemajemukan dunia

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

Saling Silang Aturan Pencalonan Eks Koruptor, Harusnya Bagaimana?

4 September 2018   23:15 Diperbarui: 5 September 2018   12:00 1477 1 2
Saling Silang Aturan Pencalonan Eks Koruptor, Harusnya Bagaimana?
Foto: kompas.com/Andrea Lukas Altobelu

Permasalahan calon legislatif mantan narapidana korupsi, memasuki babak baru. Beberapa Bawaslu Daerah memberikan hak politik pada para calon legislatif mantan narapidana korupsi. 

Bawaslu menjadi tertuduh dalam lingkup melebihi kewenangan. Tindakan Bawaslu dianggap sesat hukum. Karena pembatalan norma Peraturan KPU hanya bisa melalui pengujian peraturan terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung.

Akibat Putusan Bawaslu Daerah. Beberapa pihak mengarahkan opini piblik. Seakan-akan Bawaslu pro koruptor. Sama hal nya kalau kita kritik KPK. Maka label pro koruptor akan muncul. Siapa yang benar? Kelompok mana yang salah? Semua main tuding. Mengaku benar. Tunjuk hidung dan klaim.

Subtansi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 adalah baik. Namun, sesuatu yang baik, belum tentu benar. Jika itu baik dan benar, pasti keberpihakan dukungan akan terjadi.

Akan tetapi, pencabutan hak politik memiliki jalur yang diatur tersendiri. Jalur yang kita pahami bersama adalah pembatasan yang menjamin pemenuhan asasi, yaitu pembatasan hak politik melalui Undang-Undang dan/atau Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sekarang, terjadi klaim kebenaran yang mengusik persatuan. Tuduhan tidak memiliki niatan menyelenggarakan pemilu bersih bermunculan. Padahal, semua orang memahami bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Namun, suatu kejahatan tidak bisa dilawan dengan arogansi dan tindakan yang asal. Apalagi, jika kita memahami bahwa penyeleksi dalam pemilu adalah pemilih.

Untuk saat ini, Kita berharap ada putusan Mahkamah Agung soal Judicial Review PKPU 20/2018. Kalau tidak, pembelahan Penyelenggara Pemilu akan terjadi sekaligus pembelahan masyarakat sipil.

Kita bisa melihat bagaimana opini publik sudah diarahkan. KPU berlawanan dengan Bawaslu. Padahal kedua lembaga penyelenggara sama-sama diserang.

Bawaslu diserang melalui teknis administrasi putusan dan normatif UU. KPU diserang melalui Sistem Informasi dan PKPU yang melawan Putusan MK.

Masyarakat sipil mulai memilih dan memilah. Akademisi pun mulai beradu argumen antara subtansi, norma dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

Padahal yang benar-benar salah adalah si caleg. Kenapa dia melakukan tindak pidana korupsi? Kenapa dia masih mau mendaftar sebagal caleg? Kenapa juga parpol mendaftarkan mantan narapidana korupsi?

Inilah yang salah. Mayoritas pengamat dan pengkaji akan bersepakat. Bahwa kesalahan muncul dari peserta bukan penyelenggara pemilu.

Hak Politik

Kita sepakat soal subtansi melawan korupsi. Begitu juga soal menyediakan hak pemilih untuk mendapatkan pilihan caleg yang berintegritas. Akan tetapi, bukan hak kita menghilangkan hak asasi (politik). Kita bukan Tuhan dan bukan perwakilan Tuhan sesuai kesepakatan bersama yang memiliki hak untuk membatasi dan/atau mencabut hak seorang manusia pun.

Hak Asasi bisa saja hilang saat Pemberi Hak mencabutnya. Atau wakil Pemberi Hak (hakim) menyatakan untuk mencabut hak.

Itupun masih harus melalui pendalaman kesadaran yang mencapai palung jiwa kemanusiaan. Bahkan, hukuman mati pun masih debatable. Perbedaan pendapat muncul ketika bandar narkoba dieksekusi.

Nah, jika yang menerima putusan mati saja mendapat pembelaan. Apalagi niatan pencautan hak politik. Masih ada jalan lain, selain memaksa mencabut hak asasi orang lain.

Beberapa waktu yang lalu, penulis mengusulkan pembatasan hak politik bukan pencabutan hak politik. Misalnya: setiap mantan narapidana korupsi, tidak bisa mencaleg pascakeluar penjara untuk satu periode hasil pemilu. Dia harus melakukan pengabdian sosial sebagai kader partai di dapilnya selama lima tahun.

Setelah itu, parpol memuat mekanisme internal untuk pemilihan internal. Tujuannya, menimbang apakah sang mantan koruptor sudah benar-benar mengabdi di dapilnya. Sehingga pada pemilu selanjutnya, baru bisa didaftarkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2