Tak ada transparansi, semua transaksi politik dilakukan di ruang-ruang gelap balai-kota, gedung parlemen sampai ke bawah meja jaksa dan hakim di ruang pengadilan.
Soal transparansi pengelolaan APBD? Lupakan saja. Belum ada 'political will' sampai saat ini. Parpol yang semestinya jadi mesin politik hebat yang mendorong praktek politik yang beradab malah sering mogok, rewel dan menggerogoti. Memang menyedihkan.
Kedua, soal pendidikan politik bagi masyarakat luas. Bahwa politik itu bukanlah sesuatu yang hal yang jelek.
Lantaran yang menjijikan justru adalah kelakuan para politisi serta parpol oportunis itu, bukan politik sebagai suatu upaya mencapai kesejahteraan bersama (bonum-commune).
Masyarakat pun mesti diedukasi kembali tentang politik yang baik, termasuk juga untuk berani memberi hukuman sosial (social-punishment) pada para koruptor serta kroni-kroninya.
Ketiga, tentu saja sistem hukum yang mesti tegak setegak-tegaknya. Tidak malah menjadi arena dagang-sapi!
26/03/2021
*Andre Vincent Wenas*, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
Sumber gambar:
https://medium.com/@ulilayidi dari @borneoverando , diolah oleh penulis.
Referensi: [1] [2] [3]Â [4] [5]Â [6]
