Isu-isu Perencanaan Pesisir di Kelurahan Bontang Kuala, Kota Bontang

Menurut UU No 01 Tahun 2011 ayat (5) Permukiman  adalah  bagian  dari  lingkungan  hunian yang  terdiri  atas  lebih dari satu  satuan  perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Pada Kelurahan Bontang Kuala mayoritas mata pencarian masyarakatnya merupakan nelayan dan pedagang ikan asin serta terasi. Berarti jelas bahwa masyarakat akan sering melakukan kegiatan dan aktivitas mereka di atas air laut yang sebenarnya bisa membahayakan keselamatan warga tersebut. Serta kegiatan nelayan yang menangkap ikan dengan cara illegal seperti menggunakan bahan peledak dan pukat harimau yang dapat merusak ekosistem laut.

Isu-isu pertumbuhan masyarakat di Kelurahan ini cukup pesat, setiap tahunnya bertambah keluarga-keluarga baru yang membangun rumah di atas pesisir Bontang Kuala. Hal ini menyebabkan semakin besar juga produksi limbah yang dihasilkan, seperti limbah padat maupun cair. Karna pada saat kondisi air sedang surut banyak sampah yang terlihat. Sampah tersebut dapat merusak ekosistem apalagi sampah tersebut di konsumsi oleh ikan-ikan sehingga saat ada warga yang mengkonsumsi ikan itu, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Dan juga produksi sampah cair yang dihasilkan oleh rumah rumah warga sungguh sangat dapat berdampak pada ekosistem laut disana. Kandungan zat kimia pada sabun-sabun cucian maupun sabun mandi dapat meracuni ikan dan merusak terumbu karang. Jika terus dibiarkan akan merusak ekosistem laut di Kelurahan Bontang Kuala ini. 

Padahal Bontang Kuala merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kota Bontang. Kota Bontang yang minim akan tempat wisata sebaiknya benar benar memperhatikan permasalahan ini, karna jika dibiarkan terus-menerus akan merusak ekosistem laut disana dan membuat nilai wisata di Bontang Kuala menjadi menurun.

Saat ini hampir setiap air laut pasang, akan terjadi banjir di daerah jalan/akses menuju permukiman di atas air dan tempat wisata Bontang Kuala. Ini merupakan salah satu dampak dari rusaknya kondisi ekosistem pesisir di Bontang Kuala.

Dalam hal ini, rekomendasi yang dapat saya berikan adalah pemerintah dalam bidang pariwisata maupun lingkungan harus segera mengambil langkah sigap untuk mengatasi kerusakan ekosistem ini. Pihak yang berkepentingan maupun yang bersangkutan seperti pemerintah dinas pariwisata dan juga badan lingkungan hidup Kota Bontang menindak dengan cara mencegah pembuangan limbah padat dan cair langsung ke laut yang tentu dapat membahayakan ekosistem pesisir di wilayah Bontang Kuala. Pihak-pihak tersebut dapat melakukan tindakan responsive yaitu dengan membuat sanitasi yang tepat dan jelas disetiap daerah di Bontang Kuala termasuk setiap rumah-rumah warga yang berada tepat di pinggiran maupun di atas laut, serta menyediakan TPS di permukiman setempat untuk mencegah sampah padat yang akan di buang secara sembarangan ke laut. Juga dengan cara penanaman pohon bakau/mangrove serentak di bagian bagian pesisir yang mudah terjadi abrasi.

Isu pembangunan juga terjadi di Kota ini, yaitu perencanaan mega proyek yang akan membangun jalan lingkar pesisir Kota Bontang yaitu pembangunan fisik jalan dari Kelurahan Lhoktuan menuju ke Tanjung Limau. Proyek ini termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP) dan Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur. Dengan panjang 2,8 Kilometer dan lebar 13 Meter. Jalan lingkar ini akan dilengkapi dengan jalan jogging track, rest area, dan median jalan yang membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 2 tahun. Rencana Pemkot Bontang juga akan membangun pujasera dan pasar ikan di Tanjung Limau. 

Pujasera dan pasar ikan ini, diharapkan nantinya dapat menjadi daya taruk bagi masyarakat untuk melalui jalan lingkar ini, selain itu nantinya jembatan lingkar ini bisa menjadi salah sati ikon baru dari Kota Bontang. Perencanaan pembangunan jalan lingkar ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat setiap tahunnya di Kota Bontang, sehingga pembangunan jalan ini bisa mencegah terjadinya kemacetan di Kota Bontang dimasa yang akan mendatang.

Menurut saya, melihat Kota Bontang yang merupakan pusat industri yang seharusnya memiliki sejumlah fasilitas yang dapat mendukung perekonomian terutama jalan. Dan jalan lingkar ini adalah salah satu solusi yang cukup baik dalam menselaraskan kenyataan bahwa Bontang merupakan Kota industry. 

Dengan tujuan pembangunan jalan lingkar pesisir ini adalah untuk meningkatkan efisiensi jalur distribusi barang dan transportasi umum serta meningkatkan potensi wisata mengingat dipesisir kota Bontang ditumbuhi hutan mangrove yang dilindungi serta terdapat pemukiman terapung di daerah Loktuan dan Bontang Kuala yang tentunya dapat menjadi objek wisata potensial bagi masyarakat Kota Bontang maupun wisatawan dari luar Kota Bontang.

Dalam kenyataannya, pembangunan jalan lingkar ini mengalami beberapa kendala, seperti belum adanya studi kelayakan yang membahas tentang jalan lingkar ini. Harus adanya studi kelayakan karena pembangunan akan melalui Hutan Nasional Kutai dan kawasan mangrove. Selain itu belum adanya amdal juga menghambat proyek ini, karena membahas tentang efek dari pembangunan jalan lingkar dan selain amdal, Pemerintah Kota Bontang juga menuntut analisis mengenai dampak ekonomi, analisis dampak sosial dari pembangunan jalan lingkar ini.