Saya setuju ketika Jokowi bilang 5 tahun ke depan akan membenahi masalah SDM. Sebagian besar SDM kita buruk sekali. Buruk baik dalam hal ketrampilan (skills) maupun mental.
Nih, buktinya ya :
Kisah nyata 1 :
Beberapa tahun lalu, saya pernah menjadi member sebuah bengkel khusus cuci dan poles mobil. Iuran membership setahun Rp 1.500.000.
Setiap saya mencuci mobil ke bengkel itu selalu saja tidak memuaskan. Kadang bagian bumpernya tidak tercuci bersih, kadang karpet tidak di-vacum sehingga masih berdebu dan berpasir, kadang dashboard dekat stir samasekali tidak dibersihkan.
Beberapa kali saya complain tapi tetap terulang dan terjadi. Akhirnya, saya tidak lagi memperpanjang membership itu.
Kisah nyata 2 :
Belakangan berjamur usaha-usaha laundry. Banyak ruko, rumah, kios dijadikan usaha laundry yakni menerima cuci pakaian alias binatu. Â
Saya pernah cuci jas saya yg terbuat dari bahan wol di sebuah laundry. Yang saya beli saat dolan-dolan ke Singapura. Â Selesai dicuci saya pakai saya terkejut jas itu kok ukurannya menciut kecil dan bagian lengannya menjadi pendek. Saya dulu pernah kerja di perusahaan garmen sedikit banyak tahu tentang garmen. Rupanya si tukang laundry tidak paham. Mestinya setiap menerima cuci laundry harus membaca dulu label yg ada di bagian dalam jas apakah boleh dicuci basah atau kering. Seterikanya harus dengan suhu berapa, apakah boleh atau tidak memakai pemutih. Biasanya, setiap jas atau pakaian mahal pasti ada label yg memberikan keterangan cara mencuci yg ditulis dengan beberapa bahasa: Inggeris, Perancis, Jerman, Mandarin, Indonesia.
Akhirnya, jas kesayangan itu terpaksa saya berikan ke teman yg tubuhnya lebih kecil dari saya. Saya tak tega meminta ganti rugi kepada Mbak yg bekerja di laundry. Pasti bisa habis gajinya buat ganti rugi. Mau ngamuk dengan pemiliknya tapi pemiliknya tak pernah datang.
Kisah nyata 3 :
Saya pernah tinggal di town house di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Barat. Setiap hari warga penghuni ribut dan bertengkar gara-gara rebutan parkir. Pihak pengelola yaitu PPPSRS tidak bisa berbuat banyak apalagi para pengurus PPPSRS itu adalah orang-orangnya pengembang. Akhirnya para penghuni yg dirugikan.
Kisah nyata 4 :
Pernah pula saya mencicil seunit rumah susun di kawasan Cengkareng. Setelah lunas lebih dari 5 tahun, tapi pihak pengembang belum bisa menyerahkan sertifikat kepemilikan unitnya. Parahnya lagi adalah pihak pengembang melanggar UU no. 20 tahun 2011 tentang rumah susun yakni sudah lebih dari setahun tapi pihak pengembang tidak memfasilitasi terbentuknya PPPSRS.
Herannya, meskipun pihak pengembang telah melanggar UU tapi tidak ada sanksi hukum apapun dari pemerintah, apakah dari menteri perumahan, atau Gubernur atau Sudin perumahan.
