Jelas tidak terbantahkan lagi bahwa Tiongkok sedang naik daun. Dari titan ekonomi hingga keperkeasaan tenaga militer, negara tersebut telah mengukuhkan diri sebagai salah satu pemeran utama di panggung global. Akan tetapi, di balik layar kemenangan yang mengesankan, ada kelemahan yang menggerogoti Tiongkok dari dalam. Ambisi Tiongkok untuk menjadi hegemoni regional tidak sekokoh yang terlihat oleh masyarakat dunia. Meski pendapat ini kurang populer termasuk di masyarakat Indonesia, Tiongkok masih jauh dari menjadi kekuatan yang tidak hanya ditakuti, tapi juga dihormati dan didukung. Â Jalan menuju dominasi regional dipenuhi ranjau, dan Tiongkok harus hati-hati agar tidak melangkah pada yang jalur salah.
Bangkitnya Raksasa yang Tak Lagi Bisa Bersembunyi
Tiongkok memasuki abad ke-21 dengan kekuatan yang tidak lagi bisa ditekan. Pada akhir dekade 2000-an, mustahil bagi Tiongkok untuk mengkamuflase raksasa ekonomi dan militer yang terus bertumbuh di balik bayang-bayang. Satu setengah dekade kemudian, terlihat jelas bahwa nasihat tokoh revolusioner dan negarawan Tiongkok yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dari Desember 1978 hingga November 1989, Deng Xiao Ping untuk "menyembunyikan kekuatan" telah dikoyak.Â
Tiongkok tidak lagi malu memamerkan pengaruhnya, bukan hanya ke tetangga-tetangga terdekatnya, tetapi juga negara-negara yang tidak berbagi perbatasan langsung dengan negara ini. Sengketa perbatasan berdarah dengan India di pegunungan Himalaya, pelanggaran Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan yang makin sering terjadi, serta pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara di Laut Tiongkok Selatan seolah menjadi langganan di berita-berita dunia seputar Tiongkok. Belum lagi, penemuan "kantor polisi Tiongkok ilegal" di Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada menambah bara ketegangan global. Puncaknya, kontroversi balon mata-mata yang melintasi wilayah udara AS awal tahun ini makin memperlihatkan bahwa Tiongkok enggan main kucing-kucingan lagi. Meskipun demikian, terdapat sisi lain yang sama mencoloknya. Melalui Belt and Road Initiative (BRI) yang tersohor (atau tercela?), Tiongkok gencar mendanai proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, termasuk banyak di antaranya yang terengah-engah di bawah beban utang yang berat. Tujuannya? Membangun rute-rute perdagangan yang akan menguntungkan Tiongkok secara masif. Sejumlah negara Asia menikmati angin segar ini, sementara sisanya menjadi contoh nyaring "diplomasi jebakan utang" ala Tiongkok.
Menimbang Kekuatan Tiongkok
Memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia dan militer yang kian asertif, tidak ayal banyak pengamat lantas menyebut Tiongkok sebagai negara adidaya. Namun, mereka yang tidak sependapat memilih sebutan 'kekuatan regional', mengingat pengaruh Tiongkok yang masih sangat terkonsentrasi dalam dinamika kawasan Asia. Ironisnya, jika definisi 'kekuatan regional' ditelaah lebih jauh, Tiongkok ternyata tidaklah layak menyandang gelar tersebut.Â
Kekuatan militer saja, meski bisa mempengaruhi urusan regional, belumlah cukup bagi sebuah negara untuk digelari 'kekuatan regional'. Ada empat kriteria yang lazimnya harus dipenuhi agar suatu negara layak disebut sebagai 'kekuatan regional': sumber daya yang memadai, penggunaan instrumen kebijakan luar negeri yang efektif, klaim atas kepemimpinan regional, dan yang terpenting, pengakuan peran kepemimpinan oleh negara-negara lain di kawasan terkait.Â
Ide filsuf Italia Antonio Gramsci tentang hegemoni menggemakan gagasan penerimaan akan kepemimpinan ini. Hegemon sejati, menurut Gramsci, tidak hanya punya kekuatan politik dan ekonomi, tapi juga meraih dukungan dan persetujuan dari mereka yang dipimpinnya. Terlebih, hegemon regional diharapkan berperan sebagai pembawa perdamaian dan teladan moral. Di atas kertas, Tiongkok memenuhi beberapa syarat tersebut. Dengan penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa dan kekuatan tunggal Partai Komunis menyokong Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini hingga menembus $17,7 triliun (lebih dari 10 kali lipat dari PDB Indonesia), hanya kalah dari AS dengan PDB $23,3 triliun. Ekonomi Tiongkok pun bukan lagi sekadar berbasis manufaktur, tetapi sudah mampu mendominasi sektor jasa. Di bidang militer, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dengan 2 juta lebih personel aktif beroperasi dengan anggaran fantastis hingga $230 miliar, hanya kalah besar dari AS sebesar $766 miliar. Sebagai perbandingan, Indonesia memiliki anggaran pertahanan sebesar $8,8 miliar pada tahun 2022, dan jumlah anggaran militer Tiongkok tersebut melampaui gabungan kekuatan Jepang dan India. Tiongkok dengan 3 kapal induk dan pangkalan angkatan laut di luar negeri menempatkan mereka sebagai pemilik angkatan laut 'air biru' berkemampuan global. Rudal hipersonik PLA yang sanggup mengelak radar bahkan membuat AS ketar-ketir pada akhir 2023.
Kegagalan Hegemoni Tiongkok: Kelemahan Tersembunyi di Balik Kekuatan Kolosal
Dibalik gemerlapnya ekonomi Tiongkok dan citra kekuatan militer yang diproyeksikan, terdapat kerentanan yang mengkhawatirkan dari negara Tiongkok.  Kualitas sumber daya manusia (SDM) negara ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju di Asia, termasuk negara-negara tetangga mereka. Indeks pembangunan manusia (IPM) Tiongkok (0,768) masih relatif sangat timpang jika dibandingkan dengan  Korea Selatan, Jepang, bahkan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura dan Brunei.
