Teresa Curristine 1999

TERESA CURRISTINE (1999) 

Curristine (1999) dalam tulisan hasil penelitiannya yang berjudul "reforming accountability relationship  in UK and USA: Case Studies of the Highways Agencies" mencoba melakukan perbandingan upaya penerapan akuntabilitas berbasis kinerja antara yang diterapkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat dengan pemerintah pusat United Kingdom untuk melihat dampak penerapan akuntabilitas berbasis kinerja tersebut kepada politisi. Latar belakang penelitian tersebut adalah upaya kedua pemerintahan untuk melakukan reformasi ditahun 1990-an dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efisien dan lebih akuntabel baik kepada politisi maupun kepada publik.

Reformasi dilaksanakan melalui upaya penggantian akuntabilitas tradisional yang berbasis struktur dengan akuntabilitas yang berbasis kinerja. Dengan penggantian tersebut diharapkan dapat memberdayakan pegawai negeri dan memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada para manajer, sementara tetap mengikat mereka untuk bertanggungjawab atas hasil melalui ukuran-ukuran kinerja dan standar-standar pelayanan. 

Akuntabilitas berbasis kinerja atau Performance Based Accountability (PBA) berisi delegasi tanggung jawab kepada pegawai dalam rangka memperbesar fleksibilitas upaya memperbaiki pelayanan dengan tetap menjaga tanggung jawab dari perbaikan tersebut melalui ukuran-ukuran kinerja tertentu. Delegasi tanggung jawab tersebut merupakan kunci tercapainya efisiensi karena mekanisme tradisional yang berdasarkan struktur hierarki, berbagai peraturan perundangan, akan menjadi penghalan terwujudnya efisiensi.

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan melalui riset empiris dari dua lembaga yaitu Federal Highway Administration di Amerika Serikat dan Highways Agency di UK, ditemukan adanya pertentangan antara tuntunan akuntabilitas tradisional oleh para politisi dengan tuntunan reformasi yang menginginkan adanya delegasi dan pemberdayaan. Keberhasilan upaya penerapan akuntabilitas berbasis kinerja terkait dengan kemampuan baik struktur kelembagaan maupun mekanisme akuntabilitas tradisional untuk mengakomodasi terjadinya perubahan hubungan akuntabilitas.