Perumahan dinas DPRD KUKAR yang berada di jalan pahlawan bukit biru tenggarong dibangun pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2008 sampai sekarang belum difungsikan, Padahal anggaran pembangunan perumahan dinas tersebut lumayan besar berkisar Rp. 60 M dengan jumlah bangunan 64 unit. Ada apa sebenarnya, apakah karena fasilitas yang belum memadai sehingga belum layak untuk difungsikan atau karena adanya sengketa lahan dan lain sebagainya. Artinya pemerintah dalam hal ini kurang matang dalam membuat perencanaan pembangunan dan melakukan pembangunan yang setengah – setengah sehingga menyebabkan bangunan belum bisa difungsikan/mangkrak. Ini sama halnya dengan pemborosan anggaran.
Dalam pembangunan perumahan dinas tersebut juga belum dilakukannya serah terima setelah pengerjaan bangunan selesai ke BPKAD selaku pengelola aset, pada hal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 623/SK-BUP/HK/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Rumah Dinas telah disampaikan kepada Sekretariat DPRD.
Apabila difungsikannya perumahan dinas tersebut kepada anggota dewan maka akan bisa menghemat anggaran ditengah kondisi keungan daerah sedang defisit dengan tidak diberikannya lagi tunjangan perumahan DPRD yang jumlahnya cukup besar berkisar Rp. 12,5 juta/ bulan, dari 41 anggota dewan diluar ketua dan 3 wakil ketua yang sudah menempati rumah dinas yang ada. Atau dengan dijadikan penginapan bagi tamu – tamu wisata dari luar yang dimana pemkab sering mengadakan event –event besar sehingga pemerintah tidak lagi menyewa hotel dengan anggaran yang sangat besar maka dengan itu bisa menghemat anggaran Daerah.