Mohon tunggu...
Andi S
Andi S Mohon Tunggu... Penulis Aktif

fokus pendidikan,sosial dan peradaban

Selanjutnya

Tutup

Politik

Bupati pati di desak mundur, Andi Sidomulyo,Pelajaran bagi pejabat jangan tantang masyarakat

14 Agustus 2025   04:00 Diperbarui: 16 Agustus 2025   22:38 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
dok. andi sidomulyo dalam suatu acara pawai kebangsaan pencak silat nu pagar nusa

Pati -- Gelombang aksi protes besar-besaran mewarnai Kabupaten Pati. Ribuan warga turun ke jalan, mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Pemicu utama kemarahan publik adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut-sebut mencapai hingga 250 persen. Meski pihak pemerintah daerah mengklaim telah melakukan penyesuaian kebijakan, kepercayaan masyarakat terlanjur terkikis.

Di tengah suasana panas, pernyataan Bupati yang dinilai menantang masyarakat untuk berdemo justru menyulut emosi warga. Situasi ini membuat jarak antara pemerintah dan rakyat makin lebar. Bupati Sudewo sendiri menegaskan tidak akan mundur, menyatakan bahwa jabatan diperoleh secara konstitusional dan setiap proses harus mengikuti aturan yang berlaku.

Tokoh politik Riau, DR. C. Andi Sidomulyo, menilai peristiwa di Pati ini harus menjadi pelajaran penting bagi pejabat di seluruh daerah. Menurutnya, tingkat emosional masyarakat saat ini sangat labil karena kepercayaan publik terhadap pemerintah masih rendah. Penegakan hukum dinilai lemah, sementara korupsi masih merajalela, sehingga kebijakan pemerintah yang tidak matang mudah memicu gejolak.

"Pejabat harus jaga omongan, jangan memancing masyarakat dengan pernyataan yang terkesan menantang. Komunikasi publik itu penting, apalagi dalam kondisi kepercayaan yang rapuh. Sekali salah bicara, dampaknya bisa membesar dan sulit dikendalikan," tegas DR. C. Andi Sidomulyo.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan sensitif seperti kenaikan pajak harus dibarengi dengan transparansi data, uji dampak, dan penjelasan yang tepat sasaran. Tanpa itu, kebijakan yang sebenarnya memiliki tujuan baik sekalipun bisa berubah menjadi bahan bakar kemarahan publik.

Peristiwa di Pati, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa legitimasi seorang pemimpin bukan hanya dari keputusan politik atau administratif, tetapi dari rasa keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Pemerintah hadir untuk menenangkan, bukan memanaskan. Kepercayaan publik mahal harganya, sekali retak akan sulit diperbaiki," pungkasnya.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun