" Indonesia Tidak akan Bercahaya Karena Obor Besar di Jakarta, Tetapi Indonesia Baru Akan Bercahaya Karena Lilin-Lilin di Desa." (Bung Hatta)
Pernyataan diatas menggambarkan betapa pentingnya keberadaan desa bagi bangsa Indonesia. Bahkan dalam dalam salah satu point Nawa Cita Presiden Jokowi menyatakan "Membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Pentingnya keberadaan desa kemudian melahirkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 yang disambut sangat baik oleh seluruh kalangan baik aparat pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat. Desa yang sebelumnya tidak punya banyak dana, sekarang berlimpah dana. Pertanyaannya adalah mampukan desa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien?
Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat mengelola dana desa, aset desa, dan potensi yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Desa perlu mengetahui potensi desa sehingga dapat mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan seperti pemasaran, pengembangan usaha, pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi perlu dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat (baik praktisi maupun akademisi).
Sebagai upaya untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar Workshop dengan tajuk "Menuju Sertifikasi Kompetensi Pengelola Keuangan Desa" pada Sabtu (23/03/19) bertempat di Gedung Pasca Sarjana UMY.
Workshop yang dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta dari perwakilan dosen akuntansi dari Aceh hingga Ternate merupakan agenda rutin FDAP setiap bulan. Sebagaimana kita ketahui FDAP juga telah menggelar workshop dengan tema Kurikulum Akuntansi Berbasis Era Teknologi 4.0 pada tanggal 16 Februari 2019 kerjasama antara FDAP dengan Universitas Brawijaya Malang.
Dalam sambutannya Ketua FDAP Dr. Harnovinsah, MSi., Ak., CA., CMA, menyampaikan alasan pemilihan tema workshop ini karena Bumdes sangat menarik untuk dikembangkan sebagai bagian dari Potensi yang dimiliki oleh desa menuju desa mandiri. Diharapkan peserta yang hadir baik dari kalangan akademisi maupun praktisi mampu memahami berbagai materi baik bersifat konsep maupun praktis yang disampaikan oleh nara sumber.
Secara lebih teknis workshop ini akan ditindaklanjuti di event FDAP berikutnya yaitu Temu Dosen 2019 yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2019 di Universitas Mercubuana Jakarta. "Saya berharap rekan-rekan yang hari ini hadir, dapat hadir kembali saat acara workshop Bumdes yang lebih teknis" demikian ungkap Novi yang saat ini juga menjabat sebagai Dekan FEB Mercubuana Jakarta.
Pembicara pertama yaitu Prof. Indra Bastian, Ph.D., MBA., Ak., CA., CMA membahas tentang kompetensi dalam akuntansi desa yang point utamanya adalah paradigma pembangunan, pengelolaan keuangan desa, regulasi peraturan kecamatan & desa serta peraturan dana desa. "Dalam paradigma pembangunan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai tahap penciptaan kondisi, tahap perencanaan, dan tahap realisasi perencanaan". Demikian ungkap Gubes FEB UGM yang juga dewan penasehat FDAP.
