Isu terkait referendum yang dilakukan Rusia atas DPR, LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye, telah dibawa hingga ke Dewan Keamanan PBB. Pada 30 September 2022, Rusia memveto draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengutuk Rusia karena menggabungkan empat bekas wilayah Ukraina (DPR, LPR, serta Oblast Kherson dan Oblast Zaporozhye) sebagai illegal. DraftResolusi tersebut menyatakan bahwa referendum tersebut tidak sah dan mendesak semua negara untuk tidak mengakui aneksasi keempat wilayah tersebut yang telah diklaim oleh Rusia. Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB menghasilkan 10 suara yang mendukung draft resolusi tersebut, 1 menentang, dan empat negara lainnya (China, India, Brasil, dan Gabon) abstain.
Tak dapat dipungkiri bahwa referendum terkait aneksasi empat wilayah yang telah diselenggarakan oleh Rusia justru berpotensi memperparah konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina dan menghambat proses penyelesaian konflik. Di samping itu, baik dari isu reformasi terkait aneksasi empat wilayah maupun mengenai konflik antara Rusia dengan Ukraina secara keseluruhan yang masih terus berlangsung sejak invasi pertama Rusia pada Februari 2022 lalu hingga kini kemungkinan akan sulit diselesaikan melalui jalur PBB mengingat Rusia merupakan salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Hinga kini pun, keabsahan dari referendum mengenai aksesi DPR, LPR, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye, masih menjadi perdebatan di tengah konflik Rusia - Ukraina yang masih terus berlangsung.
