Rusia memutuskan untuk melancarkan operasi militer khusus atau invasi kepada Ukraina pada 24 Februari 2022. Konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina bersumber dari berbagai permasalahan yang telah ada sebelumnya, termasuk mengenai Rusia yang ikut campur mengenai Donbas di Ukraina timur serta keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Pada 2014, terjadi kerusuhan di Ukraina Timur yang menyebabkan Donbas melakukan referendum dan memisahkan diri pada 2015 yang mana saat ini terdapat dua kelompok pro Rusia di Donbas. Pada 2014-2016, Rusia, Ukraina, Prancis, dan Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata yang dikenal sebagai Minsk Accords.
Pada April 2019, Volodymir Zelensky terpilih sebagai presiden dengan janji mengembalikan Donbas ke Ukraina. Sejak pemerintahan Zelensky, Ukraina yang memprioritaskan bergabung dengan NATO dicantumkan dalam konstitusi undang-undang sejak tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021-2022, Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha mencegah pergeseran Ukrania ke kubu barat (Amerika Serikat dan sekutunya). Apabila dilihat dari sudut pandang realisme, tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina didasarkan pada upaya Rusia untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara serta memperkuat kekuatan militer yang dilatarbelakangi oleh keinginan Ukraina untuk bergabung ke dalam NATO yang dapat menjadi ancaman bagi aliansi militer Rusia yaitu CSTO.
Pemerintah Rusia menginisiasi referendum atau jajak pendapat atau secara umum disebut pemungutan suara sejak 23 September 2022 hingga 27 September 2022 yang melibatkan penduduk Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR) serta Oblast (wilayah) Kherson dan Zaporozhye. Referendum tersebut mengenai penggabungan keempat wilayah tersebut ke Federasi Rusia. Sederhananya, referendum tersebut dilakukan untuk memberikan pilihan kepada warga negara di empat wilayah tersebut untuk bergabung menjadi bagian dari wilayah Rusia. Hasil pemungutan suara yang telah ditabulasi menunjukan bahwa mayoritas suara pemilih mendukung untuk bergabung dengan Rusia.
Pemerintah Rusia menyatakan bahwa referendum yang dilaksanakan mencerminkan kebebasan berekspresi dan telah dilaksanakan dengan standar dan sesuai prinsip hukum internasional. Rakyat di keempat wilayah telah secara sah menggunakan hak mereka dengan sadar dan bebas menentukan nasib sendiri sesuai dengan Piagam PBB, Perjanjian HAM Internasional 1966, maupun the 1975 OCSE Helsinki Final Act. Pemerintah Rusia juga mengucapkan terima kasih kepada para pakar asing, jurnalis, maupun perwakilan organisasi sebagai bagian dari pengamat internasional yang telah memantau proses berlangsungnya referendum dan dengan integritas dan objektivitas telah mengakui keabsahan referendum yang diselenggarakan.
Segera setelah hasil referendum diumumkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani keputusan mengenai pengakuan Oblast Kherson dan pengakuan Oblast Zaporozhye pada tanggal 29 September 2022 yang secara resmi mengakui kedaulatan negara dan kemerdekaan Oblast Kherson dan Oblast Zaporozhye. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 di Istana Kremlin, Presiden Vladimir Putin bersama dengan Kepala Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk serta pemimpin Oblast Kherson dan Oblast Zaporozhye telah melaksanakan upacara penandatanganan perjanjian mengenai penerimaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk serta Oblast Kherson dan Oblast Zaporozhye sebagai bagian dari Rusia dan pembentukan Federasi Rusia. Pada upacara penandatanganan tersebut, Presiden Vladimir Putin juga menyampaikan komitmennya untuk membangun kembali kota-kota, pemukiman, industri, infrastruktur, hingga jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Bagaimana respon dunia internasional dalam menanggapi referendum tersebut?
Referendum yang dilakukan Rusia mendapat respon negatif dari Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Antonio Guterres pada 29 September 2022 yang menyatakan bahwa, "Setiap keputusan untuk melanjutkan aneksasi  (pengambilan wilayah dengan paksa) wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye di Ukraina tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikutuk." Pernyataan Antonio Guterres didukung oleh Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward yang menggemakan pernyataan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres yang mana tindakan Rusia dianggap telah melanggar Piagam PBB dan harus dikutuk. Namun, pernyataan dari Antonio Guterres tersebut mendapatkan respon balik dari Pemerintah Rusia yang menganggap bahwa Antonio Guterres telah melampaui otoritasnya yang mana sebagai kepala pejabat administrasi organisasi, kepala Sekretariat PBB tidak memiliki hak untuk membuat pernyataan yang bermuatan politik semacam itu atas nama seluruh organisasi.
Rusia juga menilai bahwa sikap Ukraina juga dianggap bertentangan dengan Deklarasi 1970 (1970 Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation Among States In Accordance With The Charter of The United Nations) dalam memberikan persamaan hak untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan dan kemerdekaan. Pemerintah Rusia membandingkan sikap Sekretaris Jenderal PBB yang menentang keras tindakan Rusia atas referendum sementara selama ini diam saja mengenai Ukraina yang terus-menerus melanggar Deklarasi 1970 dan apa yang telah dilakukan oleh rezim Kiev selama bertahun-tahun yang mana telah merampas hak-hak sipil dasar sebagaimana dijamin oleh Perjanjian Intenasional 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak-hak sipil dan politik. Sejauh ini, respon atas referendum tersebut terbagi menjadi positif dan negatif. Terdapat cukup banyak pertentangan pendapat dan menyayangkan tindakan yang diambil oleh Rusia serta menentang keputusan tersebut karena dianggap tidak mencerminkan upaya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain sehingga tidak sesuai dengan Piagam PBB.
