Setiap kebijakan yang dibuat harus dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkecuali dengan Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah kepemimpinan Juliari P Batubara yang dikenal mahir dan cekatan atas setiap yang diintruksikan Presiden Jokowi kepada kementerian yang dinaunginya.
Saat ini Kemensos menjadi kementerian nomor dua terbesar dari postur anggaran setelah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yakni 104 triliun, naik dari awal anggaran yang dilimpahkan sebesar Rp62,7 triliun selama pandemi Covid-19. Jumlah yang tidak sedikit dan beban kerja sudah tentu juga bertambah terutama terkait dengan penanganan Covid-19.
Dilansir dari ANTARA News bahwa Kemensos bertugas menyalurkan bantuan sosial (bansos), selain bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga bantuan khusus untuk warga terdampak Covid-19.
Bantuan khusus tersebut yaitu bansos sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sejak April hingga Juni dan akan diperpanjang sampai Desember untuk 1,2 juta penerima manfaat di Jabodetabek. Serta Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan nilai yang sama untuk sembilan juta warga terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek. Khusus Juli-Desember akan menjadi hanya Rp 300 ribu per bulan dari yang tadinya Rp 600 ribu per bulan.
Sungguh menjadi pekerjaan yang berat dan harus bisa menguasai lapangan agar setiap penyaluran tepat sasaran dan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak pandemi.
Kok bisa ya, kebijakan yang tanpa planning sebelumnya akibat serangan negara api bernama Corona Kemensos Juliari P Batubara dapat menjalankan semua ini dengan rapi terstruktur dan cantik. Adakah formula khusus yang mungkin saja bisa kita adopsi dan dapat dipraktekkan di tempat lain? tentu saja "Iya".
4 empat cara ini yang menjadikan bansos Kemensos dapat berlajan penuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang penulis rangkum dari berbagai media daring.
Pertama, Menteri Sosial Juliari P. Batubara  beserta para pejabat Eselon l dan pejabat teras Kemensos lainnya ikut turun ke sejumlah titik distribusi bantuan sembako dari Presiden di DKI Jakarta dan beberapa lainnya. Dalam kesempatan terjun langsung, Ia menyerap berbagai informasi dan masukan.
Kedua, Untuk bansos tunai (BST) Kemensos didistribusikan secara non tunai dilakukan melalui rekening bank-bank Himbara dan melalui PT. Pos Indonesia. Kemudian saat menerima dana pun, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dicocokkan datanya dan didokumentasikan. Penerima bantuan adalah mereka yang telah terverifikasi dan validasi nama dan alamatnya (by name and by address /BNBA). Juga dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kesesuaian data nama dan alamat tersebut diperlukan, agar bantuan tepat sasaran.
Ketiga, Kemensos bekerjasama dengan Polri dan KPK dengan hadir langsung untuk mengawasi proses penyaluran bansos sembako agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan. Selain itu, Kemensos juga mendapat pendampingan, dari institusi seperti BPKP, LKPP, dan APIP.
Keempat, Mensos Juliari P. Batubara menggandeng masyarakat dan organisasi masyarakat (ormas) dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya Kemitraan negara dengan masyarakat termasuk ormas, sangat diperlukan dalam menangani berbagai masalah bangsa. karena ada ruang saat negara tidak bisa menjangkau karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan.
