Daluwarsa dalam Hukum Pajak

Didalam hukum pajak ,daluwarsa  adalah suatu kepastian hukum  yang berrti hilangnya atau terhapusnya  ataupun juga gugurnya wewenang fiskus atau pemerintah untuk melakukan penentapan dan penagihan pajak karena berlalunya suatu masa.Terdapat dua macam paham tentang daluwarsa dslsm hukum pajak  yaitu aliran daya kuat dan aliran daya lemah .

dalam paham aliran daya kuat atau  Sterke werking van de verjaring  ,daluwarsa yang dimaksudkan adalah baik penetapan umum ataupun penagihanya.tetapi,berdasaran aliran daya lemah  terletak hanya pada penagihanya saja.Daluwarsa penetapan  pajak di Indonesia adalah 5 tahun sejak berkhirnya masa pajak berdasarkan  pasal 13 UU nomor 28 tAHUN 2007 TENTANG KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan telah diatur dalam Undang -Undang nomor 16 tahun 2009.

Dalam psal 13  menyebutkan :

(1)Dalam jangka waktu lima tahun setelah sat terutangnya pajak  atau berakhirnya masa pajak.Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan Pajak kurang bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan  atau keterangan lain pajak

yang terutang tidak atau kurang bayar.

b .Apabila surat pemberitahuan   disampaikan dalam jangka waktu   ditentukan dalam surat teguran

c.Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan  atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan  selisih lebih pajak atau tidak dikenai  tarif atau tarif 0%.

2. Jumla kekurangan pajak terutang dalam Surat Ketetpana Pajak kurang Bayar

3.Besarnya pajak yang terutang  yang diberitahukan  oleh WP dalam surat pemberitahuan menjadi pasti sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 setelah  saat terutangnya pajak  atau berakhirnya masa pajak,bagian tahun, atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak