[caption id="attachment_327240" align="alignnone" width="600" caption="Ilustrasi/desain: Abdul Muis Syam"][/caption]
PASCA Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini, ada dua hal yang hingga kini sedang “berkecamuk” dan ramai diperbincangkan dengan 1001 pro-kontra yang mewarnainya. Yaitu pertama, tentang formasi kabinet kementerian amat diharapkan benar-benar bisa diisi oleh orang-orang tepat agar mampu melaksanakan seluruh agenda perubahan yang didorong oleh cita-cita ideologi Pancasila dan ajaran Trisakti. Seperti apakah agenda perubahan itu???
Kedua, tentang berhasilnya Koalisi Merah Putih (KMP) “menaklukkan” Kabinet Indonesia Hebat (KIH) dalam menggolkan Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) via DPRD pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014). Tentunya ini kemudian membuat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak lagi bisa menggunakan hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan Pilkada.
Sekilas, dua hal tersebut memang tak punya hubungan permasalahan. Tetapi jika dicermati, keduanya sungguh sangat memiliki “kutub” berlainan yang saling tolak-menolak antara keinginan melaksanakan agenda perubahan dengan sistem pemerintahan yang akan diberlakukan melalui UU Pilkada via DPRD.
Artinya, seluruh agenda perubahan yang telah dipatok oleh KIH melalui pasangan Presiden terpilih Jokowi-JK akan sangat sulit ditunaikan apabila sistem pemerintahan Orba kembali diadopsi ke era reformasi yang demokratis seperti saat ini.
Pemahaman tentang adanya hubungan tolak-menolak dari kedua hal tersebut ternyata sudah dijawab Rizal Ramli dalam bukunya: “Lokomotif Perubahan” yang diterbitkan pada 2008 silam.
Dalam bukunya tersebut, Rizal Ramli menekankan, bahwa perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan kejayaan Indonesia dapat dan harus dilakukan dalam bingkai demokratis, yang diperlukan bukan pemerintahan yang kuat ala Orba, tetapi pemerintahan efektif dalam konteks negara demokratis.
---------------------------
RIZAL RAMLI bisa menarik pandangan seperti itu karena ia telah memulainya dengan semangat yang sejak dulu telah berkobar di dalam jiwanya, yakni dengan tak henti-hentinya mengajak bangsa dan negara ini untuk segera melakukan langkah-langkah perubahan. Meski ia sendiri harus menghadapi segala cemoohan dari pihak-pihak yang sudah pasti tak senang jika negara ini mengalami perubahan yang lebih maju.
Sejumlah uraian tentang pentingnya perubahan dijelaskan Rizal Ramli secara khusus dimulai pada halaman 210 dalam bukunya tersebut. Dari situ, secara runtut dari halaman ke halaman ia mampu memunculkan hubungan antara upaya perubahan dengan sebuah sistem pemerintahan.
Ia menyebutkan, perubahan harus membawa manfaat yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan politik dan ekonomi, serta membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan dihormati di dunia. Perubahan itu akan menjadi awal dari Kebangkitan rakyat dan Kejayaan Indonesia.
