[caption id="attachment_349078" align="aligncenter" width="420" caption="Ilustrasi/Repro-desain: Abdul Muis Syam"][/caption]
MULAI dari bagi-bagi “Trikartu” yang tiba-tiba muncul dengan sumber anggaran pengadaannya yang tidak jelas, hingga pada penanganan distribusinya yang belum tuntas dan belum beres-beres.
Juga dengan masalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendadak dinaikkan oleh Pemerintah Jokowi-JK, lalu tiba-tiba harus dua kali diturunkan dalam waktu yang singkat, membuat rakyat kini benar-benar berada di “zona tidak nyaman” karena kondisi harga-harga kebutuhan pokok ikut jadi “kocar-kacir”.
Menyikapi kondisi tersebut, anggota Panel ahli di badan dunia (PBB) bidang ekonomi, Dr. Rizal Ramli dalam twitternya menyebutkan, kebijakan hanya naikkan harga tanpa menekan biaya, adalah hanya menyengsarakan rakyat dan membuat Indonesia semakin tidak kompetitif di ASEAN.
“Tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan rakyat kalau kebijakannya neoliberal, hanya sekadar menaikkan harga dan untungkan pejabat KKN,” tulis Rizal Ramli.
Sejumlah menteri juga dinilai bertindak secara “sadis”. Yakni ketika energi kebutuhan rakyat seperti BBM, gas elpiji dan listrik telah dicabut (dihilangkan) subsidinya, pemerintah melalui menteri BUMN malah menyiapkan anggaran sebesar Rp.72,97 Triliun sebagai subsidi buat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Banyak barang publik (energi, listrik, gas) dikelola BUMN monopolistik. Selain menaikkan harga sebetulnya banyak peluang untuk menekan biaya,” tulisnya.
Sementara di sisi lain, masalah Menkopolhukam Tedjo juga menjadi sorotan publik karena dalam menyikapi konflik KPK Vs POLRI, ia sempat menuding rakyat yang pro-KPK sebagai rakyat yang “tidak jelas”. Dan tudingan tersebut tentunya hanya membuat hati rakyat di seluruh lapisan menjadi terpukul.
"Rasa keadilan juga dikoyak dgn kasus Polri vs KPK. Etika Publik dan misi anti KKN diabaikan demi pertimbangan prosedur," tweet Rizal Ramli.
Akibat dari tudingan rakyat yang tidak jelas tersebut, Menkopolhukam Tedjo pun “diserang” dan bahkan ada yang minta agar pejabat seperti Tedjo segera diberhentikan dari jabatannya.
Rizal Ramli yang pernah sukses menurunkan Utang Luar Negeri semasa menjabat Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur ini pun menegaskan, masalah kesejahteraan, ekonomi, hukum, dan sosial Indonesia, terlalu berbahaya jika diserahkan ke Team Ekonomi, Hukum dan Sosial.
