Reshuffle Kabinet Merah Putih
SEBUAH langkah berani telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto me-reshuffle Kabinet Merah Putih pertama kali setelah hampir setahun dilantik. Untuk itu seharusnya membuat kita lebih optimis dari sebelumnya. Sebab kalau tidak mengapa dilakukan reshuffle, kalau hanya membuat bangsa ini lebih pessimis?
Tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi dan keamanan yang telah diperhitungkan oleh Presiden sebelum melakukan sebuah tindakan reshuffle. Bukan hanya sekedar menjalankan tugas prerogative dari seorang Presiden.
Kalau kita membaca peta politik negara akhir-akhir ini, memang tindakan Presiden Prabowo melakukan reshuffle sudah tepat guna sedikitnya menjawabi 17+8 tuntutan yang disuarakan masyarakat Indonesia yang diwakilkan oleh para pendemo di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia lainnya itu.
Isu korupsi dalam kabinet, kenaikan harga pangan, serta tuntutan transparansi pengelolaan keuangan negara memang telah menjadi semacam bahan bakar protes masyarakat.
Publik Indonesia sedang berharap kiranya Reshuffle Kabinet Merah Putih bisa menjawab tuntutan-tuntutan itu. Namun, kelihatannya banyak analis memandang langkah reshuffle ini lebih sebagai upaya Presiden Prabowo untuk meredakan ketegangan politik, dan bukan semata-mata untuk menata ulang arah kebijakan politik dan ekonomi bangsa.
Karena itu, Reshuffle Kabinet Merah Putih yang diumumkan hanya berselang seminggu atau dua minggu setelah gelombang demonstrasi bulan Agustus bisa menjadi senjata bagi Presiden Prabowo untuk menangkis berbagai tudingan dan permasalahan di Indonesia.
Dalam tulisan sederhana ini penulis lebih menyoroti dampak politik dan ekonomi yang mungkin akan ditimbulkan dari Reshuffle Kabinet Merah Putih khususnya pada dua pos kementerian strategis yaitu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.
Mengapa saya katakan paling berdampak karena semua masyarakat Indonesia tahu sepak terjang kedua Menteri tersebut.
Dua Pos Menteri Strategis
Keputusan Presiden Prabowo untuk mencopot Sri Mulyani memang mengejutkan banyak pihak sebab ia dikenal sebagai tokoh yang berulang kali membawa stabilitas ekonomi, bahkan diakui di tingkat internasional. Sri Mulyani malah pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia.
Namun sebagaimana kita ketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ia tidak mendapatkan lagi dukungan publik setelah muncul isu tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan dan kemudian muncul video beredar pernyataan Sri Mulyani bahwa guru itu beban negara yang menyebabkan kemarahan para guru di Indonesia.