Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar pada Juni 2017 sehingga membuat keadaan di kawasan Timur Tengah kembali memanas.
Arab Saudi dan sekutu menuduh Qatar bahwa mereka negara yang aktif mendukung terorisme dan ekstremisme, mendukung propaganda yang dibentuk oleh Al-Jazeera, serta memulihnya hubungan Doha-Teheran.
Qatar sendiri menggunakan pengaruhnya untuk mendukung Hamas mengeluarkan dokumen kebijakan yang dilihat oleh beberapa orang sebagai cara untuk melunakkan citra ekstremisnya pada Mei 2017.
Tetapi dukungan yang dilakukan oleh Qatar untuk Hamas mengundang perselisihan dengan banyak negara, salah satunya Amerika Serikat yang melihat Hamas sebagai organisasi teroris.
Imbas dari tuduhan tersebut berujung pada blokade darat, laut, dan udara di Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi beserta sekutunya (Febriandi, Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar, 2018).
Adanya blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi bersama sekutunya terhadap Qatar membuat situasi menjadi rumit sehingga membuat beberapa pihak ingin turut menyelesaikan permasalahan blokade tersebut bahkan beberapa pihak menganggap bahwa tindakan blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutunya sudah melewati batas dan telah melanggar Hak Asasi Manusia, pandangan ini datang dari salah satu badan PBB, yaitu Office Of The United Nations Hight Commissioner For Human Rights (OHCHR).
Namun, Arab Saudi beserta sekutunya beranggapan bahwa OHCHR tidak memahami konteks dan alasan dari krisis hubungan diplomatik yang terjadi. Mereka juga beranggapan bahwa blokade yang mereka lakukan terhadap Qatar terpaksa dilakukan yang didasarkan pada asas kedaulatan masing-masing negara, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan nasional negara mereka (Turmudzi, 2019).
Hubungan antara Arab Saudi dan Qatar sendiri memiliki hubungan yang naik turun, selain itu tuduhan mengenai bahwa Qatar yang mendukung teroris bukanlah suatu yang baru.
Perselisihan hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada tahun 1995 saat kepemimpinan Qatar yang diambil alih oleh Seikh Hamad atas kudeta kepada ayahnya Seikh Khalifah.
Ketika kepemimpinan Seikh Hamad memutuskan untuk memulai menganut Strategic Hedging. Ketika 2014, negara-negara teluk juga melakukan pembekuan hubungan diplomatik terhadap Qatar atas tudingan bahwa Doha mendukung Ikhwanul Muslimin yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar terjadi lagi pada tahun 2017. Pemerintah Qatar memberikan informasi bahwa Qatar News Agency telah diretas oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan berita tanpa bukti yang jelas.