Lumajang - Kader pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang kabupaten Lumajang, serentak aksikan demonstrasi pra pelengseran kepemimpinan Bupati Lumajang, Kamis (21/9/23).
Aksi damai PMII seluruh kabupaten Lumajang tersebut tidak hanya digelar di depan kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Sebelumnya, juga digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang.
Gerakan yang mendapat komando oleh Pengurus Cabang (PC) PMII Lumajang tersebut diikuti sekitar ratusan Mahasiswa yang merupakan Kader PMII seluruh institusi yang ada di kabupaten Lumajang.
Aksi PMII yang berupa demonstrasi kedamaian tersebut berlangsung sejak sekitar pukul 08.00 WIB, digelar dengan tujuan menagih kembali dua puluh janji pemerintahan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq yang tidak efektif dan konsisten.
Pasalnya, setelah berhasil memasuki gedung megah kantor DPRD Lumajang, PMII hendak bertemu dengan ketua DPRD Lumajang. Namun, ketua DPRD tidak kunjung datang menemui Mahasiswa, dengan alasan tengah mengikuti kegiatan rapat, meskipun hal tersebut dirasa hanya alasan yang dibuat-buat.
Sebab sebelumnya, orator aksi telah melayangkan surat pemberitahuan dan diterima dengan hormat oleh pimpinan DPRD, bahkan juga mendapat keyakinan oleh ketua DPRD bahwa saat itu berada di dalam kantor DPRD.
Oleh sebab itu, kala berada di dalam ruang rapat paripurna kantor megah milik DPRD, hanya ditemui oleh wakil ketua DPRD Lumajang bersama ketua komisi A ketua DPRD.
Tanda tangan tidak dapat dilayangkan di atas rapot dari PMII, dengan alasan ketua DPRD yang berhak atas sahnya hal tersebut. Sehingga, Mahasiswa dalam aksi tersebut meminta keputusan dan disepakati oleh DPRD yang menemui mereka.
Bahwa dalam kurun waktu satu 1x24 jam, pihak kepemimimpinan untuk membuat vidio klarifikasi alasan yang logis atas tidak ditandatangani surat keputusan dari PMII.
Usai berlangsungnya aksi yang mengecewakan di gedung megah tersebut, aksi PMII segera menuju kantor Pemkab Lumajang, untuk bertemu Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dan memberi rapot merah untuk akhir masa kepemimpinannya.
Namun, secara spontan, mengingat kasus korupsi pisang kirana pada tahun 2022 lalu, yang tidak kunjung mendapat respon tetap dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang.