Muara Jambi -- Dugaan pungutan liar (pungli) sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi yang diduga dilakukan sejumlah aparat desa dinilai sangat kejam.
"Karena ini, masalah pungli ini sangat kejam, rakyat kita sudah miskin dikenakan biaya lagi kan gratis sebenarnya. Logikanya apa?," kesal salah satu warga Tangkit Lama yang minta namanya tidak diberitakan Kamis (21/3).
Dia juga meminta Badan Pertanahan (BPN) untuk menyetop sementara program Prona di Tangkit Lama yang dinilai menjadi lahan dugaan Pungli bagi sejumlah aparat desa.
(BACA JUGA: Kades Tangkit Lama: Sekdes yang Terima Dana Pungli!)
"Saya minta BPN tolong distop khusus Tangkit Lama, ditunda dulu. Untuk mengantisipasi pungli-pungli berikut bapak," tegas sumber.
Sumber mengatakan, pembuatan sertifikat tersebut dikatakan awalnya dipungut Rp1 juta, dan setelah jadi sertifikat Prona diminta lagi Rp1 juta.
"Kalikan saja miliaran itu totalnya. Info saya dapat di Tangkit Lama sejak 2015 sampai 2019 1000 orang lebih yang mengurus," tandas dia.
Sementara itu selain sebagian warga dipungit mencapai Rp2 juta sebagian juga dipungut Rp1,5 juta rupiah.
Setoran dana tersebut dari masyarakat diserahkan ke RT, setelah dari RT kemudian diserahkan ke Sekdes dan diduga kuat bisa saja mengarah ke Kades Tangkit Lama.
(BACA JUGA: Usut Tuntas Dugaan Pungli Prona Oleh Aparat Desa)
Sementara itu Sekdes inisal UJ dikabarkan sudah sebulan sejak kasus ini mencuat di publik tidak lagi masuk kantor.