Koalisi yang terlalu gemuk diyakini cenderung merugikan Joko Widodo. Karena kondisi tersebut memungkinkan presiden terpilih terjerat kepentingan partai politik.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Ary Fernandes.
Menurut dia, koalisi gemuk akan mengakibatkan tarik-ulur antara partai dan Presiden Jokowi, sehingga bisa menyulitkan posisi pemerintah.
Misalnya, apabila tak sependapat dengan Presiden, maka partai akan mudah membangun aliansi baru di internal koalisi. Hal ini bisa saja akan menyulitkan posisi pemerintah.
Untuk membuat posisi politik Presiden Jokowi aman, seharusnya koalisi dibuat efektif. Dengan memberikan alokasi kursi yang proporsional kepada partai pendukung.
Apabila terlalu gemuk, maka akan rawan muncul aliansi baru dan resistensi dalam internal koalisi. Ini berpotensi merepotkan Presiden Jokowi dalam bernegoisasi kebijakan dan program dengan partai-partai koalisi.
Daripada menambah partai pendukung, Presiden Jokowi sebaiknya menguatkan soliditas antar partai. Tidak perlu koalisi yang besar dan banyak, yang penting solid.
Prinsipnya, jika proses pembentukan koalisi dilakukan adil, maka potensi partai politik untuk membelot diperkirakan akan kecil.
Pemerintahan yang efektif dengan program yang berhasil adalah tujuan bersama. Semoga ini membawa kebaikan yang besar untuk kesejahteraan rakyat.