Menteri Keuangan, Sri Mulyani terbitkan "Global Bond" Tiga Seri...
Begitulah sepenggal judul berita yang menjadi salah satu headline pada halaman mesin pencarian Google saya malam hari ini.
Ya, seolah tak mau ketinggalan dengan update berita terkini dari perkembangan jumlah pasien penderita dan meninggal dunia akibat terinfeksi Virus Corona, berita mengenai perubahan yang terjadi di sektor ekonomi, keuangan dan perdagangan dunia juga turut mewarnai pemberitaan media dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan karena untuk meminimalisir tingkat penyebaran penyakit tersebut dalam skala yang lebih besar, beberapa negara seperti: Cina, Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, El-Salvador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Filipina, dan Libanon telah memberlakukan kebijakan lockdown bagi warga negaranya.
Artinya, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada mobilitas sumber daya, termasuk pertukaran barang dan jasa yang terjadi baik dari maupun ke dalam negara tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dampaknya, aktivitas perdagangan dunia terganggu, ekonomi menjadi lesu, terjadi resesi ekonomi dalam jangka pendek yang berdampak pada instabilitas sistem keuangan di negara-negara berkembang.
Salah satu negara berkembang yang turut terkena imbas dari resesi ekonomi tersebut ialah Indonesia. Tantangan kian bertambah manakala Indonesia juga harus dihadapkan pada kebiasaan sebagian besar masyarakatnya yang memiliki kecenderungan untuk melakukan "panic buying" dalam situasi krisis seperti ini.
Alhasil, rata-rata inflasi bulanan nasional berhasil terdorong naik sebesar 0.24% dari 2.72% pada Desember 2019 menjadi 2.96% pada Maret 2020 (source: bi.go.id 2020). Diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, volatilitas ekonomi di pasar keuangan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya setelah sempat mendapatkan apresiasi di awal tahun, dan capital outflow meningkat dalam jumlah yang cukup besar.
Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia juga mengalami pelebaran defisit, melewati nilai ambang defisit seperti yang tertera dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara akibat peningkatan "fiscal spending" sebagai konsekuensi dari penerapan "Kebijakan Countercyclical" untuk memitigasi dampak ekonomi bencana ini mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) yang baik dalam rangka menciptakan Social Safety Net/ SSN; subsidi dan insentif untuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi; relaksasi pajak untuk menambah ruang gerak pemerintah, korporasi, dan masyarakat; hingga penggelontoran rupiah untuk menyerap SBN di pasar sekunder agar Indonesia terhindar dari gejolak nilai tukar rupiah yang tajam akibat peningkatan jumlah capital outflow tersebut.
Menurut ekonom UI, Chatib Basri, penerapan Kebijakan Countercyclical sebagai upaya mitigasi bencana Covid-19 merupakan keputusan yang tepat dan saya setuju dengan pendapat tersebut sebab selain dapat mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus ini seperti yang telah dilakukan oleh Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, restorasi ekonomi rumah tangga (khususnya golongan menengah kebawah) melalui stimulus fiskal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tidak merosot ke tingkat yang lebih rendah dari sebelumnya.
Hal ini dikarenakan hingga saat ini, konsumsi RT dan pemerintah masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanpa terjadinya peningkatan konsumsi, penerapan instrumen kebijakan sektor keuangan seperti belanja fiskal, penurunan suku bunga kredit, maupun insentif pajak tidak akan memberi dampak apapun terhadap pertumbuhan ekonomi.