Serangkaian gelaran Ijtima' ulama yang dilaksanakan yang diprakarsai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPFU), Persaudaraan Alumni 212 dan Front Pembela Islam (FPI) serta di dukung oleh tokoh-tokoh nasional serta banyak ulama dari seluruh Indonesia sejak awal digelar menyikapi banyaknya masalah yang dihadapi bangsa ini khususnya umat islam.
Ijtima ulama yang pertama, menekankan ada 4 masalah terbesar yang dihadapi umat islam Indonesia yakni bidang politik, ekonomi, dakwah dan kelembagaan. Dalam bidang politik hasil ijtima' menghasilkan rekomendasi calon pemimpin nasional yakni kriteria pemimpin dan pejabat publik yang didukung umat islam, program-programnya yang ditawarkan berdampak baik untuk kemaslahatan ke umat islam dan merekomendasikan dukungan calon presiden pilihan ulama, karena momentumnya berdekatan dengan pilpres 2019.
Tidak bisa dipungkiri peran ulama selama ini terkadang hanya dijadikan sebagai endorsement oleh penguasa dan tidak diberikan peran langsung yang besar dan menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Sebab ulama adalah sosok yang sangat berperan besar sejak kemerdekaan bangsa Indonesia hingga kini. Akibat ulama tidak dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan penting untuk masyarakat maka banyak kebijakan yang berpihak pada para kapitalis dan merugikan masyarakat. Kemudian hasil ijtima' dalam bidang ekonomi merekomendasikan komite pengurusan ekonomi umat islam seperti koperasi syariah 212.
Dalam bidang kelembagaan dan dakwah direkomendasikan agar umat islam terbebas dari buta aksara Al-quran dan serta meningkatkan pembinaan generasi muda agar lebih taat pada ajarannya.
Sedangkan ijtima' ulama kedua lebih pada, menghasilkan tindak lanjut pilihan politik ulama menjelang pilpres yakni penandatangan kesepakatan 17 poin pakta integritas dengan Prabowo-Sandi sebagai calon presiden hasil ijtima'.
Ijtima' ulama ketiga, menyikapi hasil pemilu yang dinilai banyak terjadi kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.
Menarik menganalisa hasil Ijtima' Ulama yang ke empat, yang dilaksanakan di Hotel Lorin Sentul (5/8/2019). Para ulama berkumpul tanpa melibatkan tokoh politik dan menghasilkan empat poin pertimbangan yang menjadi dasar delapan putusan hasil Ijtima Ulama.
Salah satu poin yang menurut saya adalah gebrakan dengan mengeluarkan putusan memperjuangkan negara bersyariah dan khilafah adalah ajaran islam. Sebuah kesepakatan yang membuat kaum nasionalis sekuler bergolak dan menolak mentah-mentah.
Apalagi berbicara masalah khilafah masih dijadikan momok yang menakutkan oleh sebagian orang yang belum paham dan dianggap sebagai ancaman dinegara Indonesia.
Hasil putusannya menurut saya merupakan arah baru perjuangan politik islam atau lebih tepatnya para ulama bersepakat untuk kembali memperjuangkan syariat islam sebagai landasan bernegara. Sebenarnya hal itu bukan hal yang baru.